Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
TARAKAN, rajawalikaltara.com – Adanya dugaan pencemaran nama baik Gubernur Kaltara oleh Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kaltara kembali dipermasalahkan. Kali ini, Gerakan Bela Rakyat (Gebrak) Kaltara langsung mengambil tindakan dengan melaporkan beberapa media online yang dianggap menyebarkan informasi yang tidak benar ke aparat kepolisian.
Ketua Gebrak Kaltara, Steven Singgih menjelaskan, adanya demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta pada Rabu (17/1) oleh Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kaltara maka Gebrak Kaltara melaporkan sebanyak 15 media online terkait dengan pemberitaan aksi tersebut. Laporan tersebut atas dasar dugaan pencemaran nama baik Gubernur Kaltara. “Ini atas inisiatif kami. Sekaligus saya pribadi peduli dengan Kaltara. Demi Allah ini bukan atas desakan,” jelasnya usai melaporkan media online tersebut ke Mapolres Tarakan, Rabu (24/1).
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Steve, dari 15 pemberitaan online tersebut diduga ada titipan dari salah satu oknum. Pihaknya juga ingin mengetahui siapa sosok dibalik oknum yang mengadakan demo di depan Gedung KPK. “Saya hanya ingin tahu siapa dibalik semua ini,” ungkapnya.
Dengan adanya pemberitaan yang menuding bahwa Gubernur Kaltara menerima deposito sebesar Rp 5 miliar untuk memuluskan izin pertambangan dan pertanian, dianggap Steve bisa menghambat investor untuk masuk ke Kaltara.
“Ini kan ada apa, jangan sampai menyebar fitnah. Kalau memang demo, kan ada izin keramaian. Begitu juga terkait cek, laporkan ke KPK. Pelaku (demo) 7 atau 8 orang juga kami laporkan,” beber Steve.
Ditambahkannya, ada beberapa juga warga Tarakan dan Jakarta yang dilaporkan. Selanjutnya pihaknya juga ingin memastikan warga yang demo itu merupakan warga Tarakan atau Jakarta. “Semua nanti tergantung penyidik, ini warga Tarakan atau Jakarta. Yang jelas kami ada bukti,” pungkasnya.(rk1)
