TARAKAN – Wali Kota Tarakan yang juga Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Tirta Alam Tarakan, menyikapi secara bijak terkait masih adanya keluhan warga terhadap penyesuaian biaya abonemen.
Bahkan Wali Kota Tarakan telah menginstruksikan manajemen Perumda Tirta Alam Tarakan untuk membatalkan pemberlakuan kebijakan tersebut mulai Sabtu (13/9/2025).
Sikap itu diambil setelah mempertimbangkan masukkan dari masyarakat serta kondisi nasional dampak aksi besar-besaran beberapa minggu lalu.
Lainnya
“Melihat pertimbangan non teknis, kebetulan saya juga baru pulang dari luar daerah, saya dengar beberapa masukkan, saya melihat juga situasi nasional secara menyeluruh satu bulan terakhir, tentu harus bijak melihat kondisi ini. Saya sampaikan ke manajemen kenaikan abonemen Rp 15.000, walaupun tidak melanggar aturan, sebagai kepala daerah dan kuasa pemilik modal meminta kepada manajemen untuk dibatalkan,” jelasnya.
Selain itu, Khairul juga meminta Perumda Tirta Alam Tarakan tetap melaksanakan kebijakan yang sudah ada. Seperti pemasangan sambungan maupun meteran air secara gratis serta pemasangan peralatan lainnya.
Ada pun terkait biaya yang sudah dikeluarkan masyarakat terhadap kebijakan penyesuaian abonemen, Khairul meminta Perumda Tirta Alam Tarakan untuk mengembalikan melalui skema kompensasi.
“Yang sudah terlanjur membayar akan dikembalikan. Nanti dikompensasi dalam bentuk pembayaran tagihan selanjutnya,”tambahnya.
Walikota menilai kebijakan tersebut memang kurang tepat jika diterapkan dalam kondisi psikologi masyarakat yang tidak mendukung, meski tidak melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 yang menjadi landasan Perumda Tirta Alam Tarakan menyesuaikan biaya abonemen.
“Memang waktunya tidak tepat kalau menurut saya. Dalam situasi psikologi massa lagi kurang bagus. Manajemen kan selama ini hanya melihat murni bisnis saja dan pelayanan, tetapi dalam situasi bernegara ini, apalagi melihat kondisi masyarakat kita saat ini secara psikologi situasinya kurang mendukung kalau dilakukan penyesuaian saat ini,”ungkapnya.
Dengan pembatalan kebijakan tersebut, Khairul berharap persoalan ini tuntas dan tidak lagi menimbulkan kegaduhan di media sosial.(*)
