TARAKAN- Wakil Wali Kota Tarakan bersama jajaran OPD ikut meninjau pelaksanaan pembelajaran di Sekolah Rakyat Gedung LLK Kelurahan Kampung Enam Kota Tarakan Mendampingi Anggota Ombudsman RI dan Ombudsman Perwakilan Kaltara Rabu (22/10/2025).
Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud Is menyampaikan bahwa saat ini sudah terlihat kegiatan siswa siswi di Sekolah Rakyat. Dari sisi pembangunan, sebenarnya seharusnya Sekolah Rakyat untuk pembangunannya dianggarkan dari APBN.
Menurutnya, Sekolah Rakyat seharusnya seragam. Jika ternyata tinjauan dari Ombudsman RI melihat tidak sesuai ekspektasi tentu menjadi catatan dilaporkan ke pusat.
Lainnya
“Untuk saat ini kita di sini menggunakan APBD. Ini kan program baru. Saat itu, Wali Kota ditanya siap nggak Sekolah Rakyat, ya Wali Kota bilang siap. Dipanggillah dan rapat pertemuan, apa yang kurang diatasi.
Saya ulangin, kita yang atasi. Artinya ada memang inisiatif, proaktif,” ujarnya.
Sehingga keputusan Wali Kota saat itu menurutnya lebih baik segera memulai daripada menunggu.
“Jadi, mudah-mudahan nanti setelah Ombudsman RI ini report. Nanti kan tahun depan kita bangun di Kelurahan Juata. Dipastikan full APBN. Kalau yang di sana itu pasti APBN. Tapi sekarang kan belum dibangun karena masih proses,” terang politisi partai Gerindra.
Saat ini Pemkot Taraman sudah siapkan lahannya. Sekolah Rakyat ini bisa dikatakan sekolah unggull, arenasemua peralatan disiapkan. Mulai dari peralatan pribadi sampai pembelajaran, siswa tinggal belajar saja.
Dilanjutkannya, yang eksisting saat ini memang semua menggunakan aset daerah. Dan kemarin dimulai dengan segala macam keterbatasan.
”Terpaksa kita melakukan adjustment di sana-sini. Tapi tugas ini harus dituntaskan.
Karena kan perintah konstitusi. Karena sudah masuk APBN” jelasnya.
Kedepannya, upaya pemkot adalah melakukan sosialisasi masif. Jumlah siswa saat ini masih di angka 50-an orang. Karena ada syarat yang harus dipenuhi. Sekolah Rakyat diperuntukkan masyarakat miskin ekstrem. Sekolah Rakyat masih perlu sosialisasi, pendekatan persuasi.
Sementara itu, Indraza Marzuki Rais, selaku anggota Ombudsman RI, ikut menyampaikan bahwa tujuan dari Sekolah Rakyat menurutnya sangat mulia. Dimana bisa mengakomodir anak-anak yang kurang beruntung dari sisi ekonomi bisa mendapatkan pendidikan yang layak.
Namun lanjutnya memang saat ini, masih menggunakan fasilitas-fasilitas dari Komensos ataupun dari pemerintah daerah.
“Nah ini masih ada ketidakseragaman kalau kita lihat antara satu tempat yang lain. Jadi misalnya kamarnya ada AC di tempat lain mungkin cuma ada kipas,”terangnya.
Apalagi saat ini ada grade atau kelas 1 A, 1B dan 1C. Dan untuk yang saat ini di Tarakan masih di grade 1C. Sehingga sarprasnya masih kurang.
”Yang paling besar adalah yang 1A. Tapi balik lagi itu bukan hanya kerja Komensos. Di situ ada banyak keterlibatan. Misalnya Kemendikdasmen terkait dengan kurikulum. Kementerian PUPR terkait dengan sarana-prasarananya. Belum lagi kewenangan pemerintah daerah di sini bukan hanya sebagai penyedia lahan,” tambahnya.
Dikatakan Indraza Marzuki Rais, jika berbicara persoalan anggaran, ia tak menampik, seharusnya memang menggunakan anggaran dari APBN karena program Presiden RI. Daerah menyediakan lahan. Tapi semua anggaran memang karena proyek nasional harusnya dari APBN.(adv)
