JAKARTA, rajawalikaltara.com – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membangun Kantor Perwakilan di Tarakan bakal segera terwujud. Tahun ini, pembangunannya bakal segera dimulai. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 telah dialokasikan Rp 9 miliar.
Kepastian akan dimulainya gedung tersebut, adalah setelah adanya lampu hijau mengenai pemakaian lahan oleh Pertamina. Untuk diketahui, lahan seluas kurang lebih 2.867 meter persegi yang akan digunakan untuk membangun gedung itu, merupakan aset milik Pertamina.
Menindaklanjut rencana pemakaian aset itu, Rabu (21/2) Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (DPUPR-Perkim) Dr Suheriyatna, melakukan pertemuan dengan jajaran direksi Pertamina Pusat.
Dalam kesempatan itu, dari pihak Pertamina diwakili oleh Direktur Asset Pertamina Pusat Dwi Wahyu Daryoto dan Vice President Asset Operations PT Pertamina Hermawan, bersama beberapa lainnya. Pertemuan dilangsungkan di Bogor Cafe Hotel Borobudur, Jakarta. “Sebelum pertemuan ini, kita sudah melayangkan surat resmi kepada pihak Pertamina. Dan alhamdulillah telah direspons. Bahkan, melalui timnya, Pertamina juga sudah melakukan peninjauan langsung ke Tarakan,” kata Gubernur.
Diungkapkan, dari pertemuan tersebut, pada prinsipnya Pertamina menyetujui pemakaian lahannya untuk keperluan pemerintah provinsi Kaltara. “Ada dua lahan yang akan digunakan. Lokasinya berdekatan, yaitu di kawasan Ladang. Satunya untuk kantor perwakilan, lokasi satunya lagi untuk guest house,” ungkapnya.
Guest house ini, kata Gubernur, nantinya dipersiapkan untuk tempat menginap tamu-tamu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. “Bahkan juga disiapkan president suite untuk mengantisipasi kedatangan Presiden ataupun pejabat negara lainnya,” lanjut Gubernur.
Irianto mengatakan, tindaklanjut dari pertemuan ini adalah penandatanganan serah terima aset yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pemerintah daerah tersebut. Dengan telah disetujuinya pemakaian lahan ini, Gubernur mengatakan, pada 2018 sudah bisa dimulai pembangunan fisik gedungnya. “Perencanaan sudah tahun lalu. Insya Allah, tahun ini sudah bisa dimulai konstruksi fisiknya,” kata Gubernur yang didampingi Kepala DPUPR-Perkim Kaltara.
Desain bangunan kantor perwakilan, jelasnya, menggunakan konsep arsitektur modern. Namun, tanpa meninggalkan kesan atau nilai ciri khas kedaerahan.
Gubernur menambahkan, bangunan 4 lantai tersebut nantinya tidak hanya untuk kantor. Namun juga dilengkapi ruang untuk fasilitas lainnya. Seperti health centre, minimarket, apotek, media center, hingga resto dan cafe. “Di lantai atas ada ruang inap untuk gubernur dan beberapa kamar tidur lainnya. Juga ada aula untuk pertemuan, ruang olahraga dan ruang sewa yang representatif. Jika tahun ini dimulai, targetnya akhir 2019 sudah selesai secara keseluruhan pembangunannya,” imbuh Suheriyatna.(humas)