JAKARTA – Sebagai psalah satunya diukur dengan angka harapan hidup. Semakin tinggi angka harapan hidup, maka menggambarkan masyarakatnya hidup dengan kebahagiaan. Termasuk terjaminnya kesehatan dan kesejahteraannya.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada tahun 2019 menempatkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai provinsi dengan angka harapan hidup tertinggi di Indonesia. Angka harapan hidup DIY mencapai 74,95 tahun.
Bagaimana dengan Kalimantan Utara (Kaltara)? Provinsi termuda di Indonesia ini secara mengejutkan berada di posisi ke-6. Dengan capaian angka harapan hidup 72,54. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (72,50).
Selain Kaltara, dari Kalimantan ada Kalimantan Timur yang berada di posisi kedua dengan angka harapan hidup sebesar 74,27 tahun, diikuti oleh Jawa Tengah (74,25 tahun), Jawa Barat (72,92 tahun) dan DKI Jakarta di posisi kelima dengan angka harapan hidup sebesar 72,82 tahun.
Sementara di bawah Kaltara diikuti oleh Bali di posisi ketujuh dengan angka harapan hidup sebesar 72,00 tahun.
Sedangkan Riau berada di posisi kedelapan dengan angka harapan hidup sebesar 71,67 tahun, diikuti oleh Sulawesi Utara dan Jawa Timur yang masing-masing mencatatkan angka harapan hidup sebesar 71,63 tahun dan 71,22 tahun.
Angka harapan hidup penduduk merupakan rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.
Dalam hal ini berdasarkan serangkaian Age Specific Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu.
Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.
Dalam peningkatan angka harapan hidup, harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. (rk2)