TARAKAN – Pada kunjungan kerjanya di Kota Tarakan Kalimantan Utara (Kaltara), Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan rombongan melakukan Pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan dan instansi vertikal terkait pembahasan potensi dan ancaman terhadap wilayah perbatasan sebagai salah satu wilayah terluar NKRI, di Gedung Serbaguna Kantor Walikota Tarakan, Selasa (30/03).
Tak hanya membawa rombongan anggota DPD RI, Mahyudin turut pula membawa Wakil Menteri ATR/BPN, dan Wakil menteri LHK.
Pada kesempatan tersebut, Mahyudin memaparkan sejumlah ancaman potensi dan gangguan terhadap wilayah-wilayah 3 T, termasuk wilayah perbatasan di Provinsi Kaltara.
Mahyudin menegaskan, negara harus hadir dalam memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi masyarakat di wilayah yang memiliki potensi gangguan dan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Jadi wilayah-wilayah terluar, terisolasi dan tertinggal harus menjadi perhatian pemerintah Pusat, makanya kami hadir disini dengan menggandeng 3 Kementerian yang kami anggap punya keterkaitan yang cukup besar di wilayah perbatasan Kalimantan Utara,” Ujar Mahyudin.
Mahyudin menyebut, Kaltara sebagai provinsi termuda memiliki persoalan lahan agraria, pertanahan, hutan, infrastruktur jalan dan jembatan yang mesti dibenahi dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
“Makanya kami bersama-sama Wamen ATR/BPN, Wamen LHK dan Wamen PUPR yang diwakili oleh Kepala Balai untuk mengurai persoalan yang kami anggap paling urgen untuk segera diselesaikan,” Jelas Mahyudin.
Anggota DPD RI Dapil Kaltara, Hasan Basri menambahkan, kunjungan 2 Wakil Menteri di Kaltara secara bersamaan merupakan kesempatan emas yang harus dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah.
Hasan Basri pun menyebutkan, sejumlah persoalan lahan, mulai tentang Hak pengelolaan (HPL), lahan pemukiman dan pertambakan merupakan persoalan tersendiri yang mesti dibereskan bersama, baik Pemkot Tarakan, Pemprov Kaltara maupun ATR/BPN, sehingga masalah lahan bisa ini dapat diselesaikan.
“Di beberapa daerah di Kaltara ini, kebanyakan status lahan yang ada adalah kepemilikannya dari instansi pemerintah, baik itu hutan lindung milik Inhutani dan lain-lain. Nantinya juga akan kami panggil pihak terkait termasuk BUMN sebagai pemilik lahan-lahan itu,” Tegas Hasan.
Hasan menambahkan, dirinya berharap kehadiran 2 tersebut setidaknya dapat melihat dan mengurai persoalan ini untuk diselesaikan secara bersama.
Senada dengan Hasan Basri, Wakil Walikota Tarakan, Effendhi Djuprianto menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih atas kehadiran para Senator dan 2 Wamen di Tarakan untuk berdiskusi terkait sejumlah persoalan yang ada.
Pihaknya berharap apa yang menjadi aspirasi dari pemerintah kota Tarakan utamanya akselerasi dan percepatan PTSL pada bidang tanah dapat segera diselesaikan.
“Salah satunya mohon bisa diperjuangkan soal revitalisasi pasar batu di Kelurahan Sebengkok, kemudian persoalan transportasi udara yang sulit kiranya bisa dibantu oleh Pimpinan DPD RI agar bisa kembali normal seperti biasa,” Tutupnya.