Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
TANJUNG SELOR, rajawalikaltara.com – Sejumlah program prioritas di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dibahas dan dikoordinasikan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Perbatasan se-Kaltara Tahun 2018 di Ruang Pertemuan Gedung Gabungan Dinas (Gadis) II Pemprov Kaltara, Rabu (19/9).
Pada acara ini, Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Syaiful Herman mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie membuka sekaligus memberikan paparan terkait pemantapan Kaltara sebagai wilayah perbatasan yang berdaya saing. “Dari 11 Program Prioritas Pembangunan Pemprov Kaltara, 5 program diantaranya berkaitan dengan pengelolaan perbatasan. Dari itu, sangat diharapkan baik pemerintah provinsi, pemerintah daerah di wilayah perbatasan, para tokoh dan kepala adat bisa saling berkoordinasi, bersinergi membahas program apa saja yang harus diprioritaskan sehingga dapat membangun perbatasan lebih cepat dan tepat,” urai Syaiful.
Kaltara sendiri memiliki garis perbatasan sepanjang 1.038 kilometer, dengan total luas kawasan perbatasan 36.349,33 kilometer persegi atau sekitar 48 persen dari luas daratan Provinsi Kaltara. “Pembangunan di perbatasan, baik infrastruktur, fasilitas kesehatan, sarana telekomunikasi dan lainnya tidak bisa dibangun sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap,” ungkap Syaiful.
Persoalan krusial lainnya di perbatasan, adalah persoalan pertahanan-keamanan. Seperti, banyaknya jalan tikus yang membuat perdagangan narkoba, penjualan manusia dan terorisme bebas untuk keluar dan masuk wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kaltara. Dalam rakor tersebut, turut hadir Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang diwakili oleh Ir Ammy Juliastiani, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP RI.(humas)
