Pemerintah akan Bangun SDM Besar-Besaran

JAKARTA, rajawalikaltara.com – Pemerintah Indonesia di era kabinet kerja, mengarahkan fokus pembangunannya setelah infrastruktur selesai kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran. Utamanya, penguatan sumber daya manusia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2018 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (27/11).

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan, sesuai arahan Presiden, upaya itu sekaitan dengan bergulirnya Revolusi Industri 4.0. “Revolusi Industri 4.0 atau digital economy, sudah masuk dan harus direspons cepat, antisipasi perubahan yang ada. Karena revolusi ini, membawa perubahan yang radikal dan tak terduga. Bahkan, dapat memporak porandakan standar yang sudah ada,” ucap Gubernur.

Kini, pertanyaan selanjutnya, SDM apa yang harus disiapkan? Lalu butuh agen-agen perubahan atau pemimpin yang seperti apalah Indonesia? “Presiden mengakui penyiapan SDM ini, harus dilakukan secara besar-besaran. Sedangkan, pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang open minded, dan siap menghadapi ketakterdugaaan. Sebab, saat ini terjadi terjadi perubahan yang tak terduga,” tutur Irianto.

Tipe pemimpin juga dipaparkan oleh Presiden. “Seorang pemimpin harus cepat merespons, agar tak tertinggal. Pemimpin juga harus mampu bereaksi cepat, goal oriented. Lalu, pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang siap bekerjasama. Begitulah kira-kira tipe pemimpin yang diharapkan oleh Presiden,” urai Irianto.

Pemerintah Indonesia juga akan menggelar banyak pelatihan terkait upaya pembangunan SDM tersebut, dengan tujuan akhir melahirkan para reformis yang siap mengantisipasi perubahan, mau dan mampu membuat sistem dan regulasi yang lebih sederhana. “Dengan perubahan yang cepat saat ini, harus ada kebijakan dan keputusan yang cepat. Bukan malah memproduksi regulasi sebanyak-banyaknya, yang akhirnya mempersulit diri sendiri,” ungkap Gubernur.

Untuk itu, setiap kepala daerah disarankan untuk tidak memperbanyak produksi peraturan daerah (Perda). Apalagi, Perda itu membuat pemerintahan tak lincah menghadapi perubahan, sementara pemerintahan butuh berlari cepat. “Inilah problem yang dihadapi saat ini. Presiden juga meyakini, dengan perubahan yang ada, pemerintahan harus merespons cepat hal tersebut. Lantaran,  kedepan, bukan negara kuat yang akan mengalahkan yang lemah, bukan negara yang besar yang akan mengalahkan yang kecil. Tapi, negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat,” beber Irianto.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan, 2018 merupakan tahun tantangan, dimana ekonomi global terus bergerak tanpa kepastian. Dikatakannya, setidaknya ada 3 hal penting yang perlu dicermati pemerintahan saat ini. Yang pertama, tingkat pertumbuhan ekonomi dunia di 2018 yang baik, diprediksi akan me-landing di 2019. Kedua, kenaikan suku bunga bank sentral AS, The Fed yang akan diikuti normalisasi kebijakan moneter di Uni Eropa dan sejumlah negara maju lainnya. “Isu ketiga, menurut Pak Perry adalah ketidakpastian pasar keuangan global yang mendorong tingginya premi resiko investasi ke negara-negara comercing market. Ketidakpastian itu semakin tinggi dengan munculnya sejumlah ketegangan perdagangan antara AS dengan sejumlah negara, utamanya RRT. Dan, akhirnya ketiga hal tersebut, mendorong kuatnya mata uang AS yang berdampak pada pembalikan modal asing dan pelemahan mata uang comercing market, termasuk Indonesia,” jelas Irianto.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Disampaikan Irianto, Gubernur BI menjelaskan bahwa kinerja dan prospek ekonomi Indonesia cukup baik. Dan, stabiilitas perekonomiannya pun terjaga, bahkan momentum pertumbuhan berlanjut. “Pertumbuhan yang baik di 2018, diperkirakan akan meningkat di 2019. Ini ditopang dengan kuatnya permintaan domestik baik investasi dan konstruksi. BI juga mencatat pertumbuhan yang membaik di sejumlah wilayah NKRI, termasuk di Kaltara,” ujar Gubernur.

Diinformasikan juga, tingkat inflasi nasional sekitar 3,2 persen pada 2018, diperkirakan akan terkendali di 2019 pada kisaran 3,5 persen sehingga hal ini mendukung daya beli masyarakat. Tak itu saja, meski mendapat tekanan, depresiasi nilai tukar rupiah relatif terjaga di 2018 dan di akhir tahun diperkirakan menguat. “Pada 2019, rupiah akan begerak stabil sesuai mekanisme pasar. Ini ditopang oleh penurunan defisit transaksi ke tingkat yang lebih aman,” urai Irianto.

Perjalanan ekonomi di 2018 itu, tutur Gubernur, memberikan 3 pelajaran penting untuk diperkuat kedepan dalam hadapi ekonomi global. Pertama, ketahanan ekonomi perlu diperkuat lagi. Tingkat inflasi terus dijaga rendah, nilai tukar rupiah stabil, defisit fiskal aman dan stabilitas sistem keuangan terjaga. Lebih dari itu, defisit transaksi perlu dinaikkan ke tingkat yang lebih aman.

Pelajaran kedua, daya saing dan produktivitas perlu ditingkatkan agar pertumbuhan lebih tinggi. Disamping itu, industrialisasi harus terus dikembangkan, serta ekspor manifaktur dan pariwisata terus didorong agar tidak tergantung kepada komoditas primer. Selanjutnya, produksi dalam negeri dibangun untuk menekan impor, dan investasi langsung terus ditingkatkan.

Pelajaran ketiga, sinergi kebijakan ekonomi yang telah erat, makin diperkuat. Sementara, kebijakan moneter dan fiskal serta sektor keuangan diarahkan pada stabilitas. Disarankan pula agar kebijakan deregulasi di sektor riil ditempuh untuk peningkatan kapasitas ekonomi nasional. “Gubernur BI juga menyarankan agar dilakukan perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur dipercepat dan diperkuat. Potensi bonus demografi dan ekonomi digital perlu dimanfaatkan,” tutup Gubernur.

Sebagai informasi, pertemuan ini dihadiri sejumlah menteri. Di antaranya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) Pratikno, Gubernur BI Perry Warjiyo dan lainnya. Turut hadir, pimpinan lembaga negara, DPR dan DPD RI, para gubernur/kepala daerah se-Indonesia, pimpinan perbankan, dan media nasional. Pertemuan kali ini mengangkat tema “Sinergi untuk Ketahanan dan Pertumbuhan”.

Selain menyampaikan evaluasi kinerja, pada acara tahunan ini, BI juga memberikan penghargaan untuk berbagai kategori. Kaltara termasuk salah satu yang mendapatnya. Yaitu penghargaan Kas Titipan Terbaik di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Terluar).(humas)