Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
Provinsi Siap, Pembangunan LPMP Kaltara Bergantung Respon Kementerian
2018, Lahan LPMP Kaltara Ditarget Klir
TANJUNG SELOR – Progres rencana pembangunan gedung kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), kini sudah memasuki proses pengalihan aset lahan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Termasuk alokasi anggarannya yang sudah tercover pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 Kemendikbud, sebesar Rp 8 miliar. “Untuk pengalihan aset lahan, masih terkendala dengan sertifikat lahannya. Karena lahan itu merupakan lahan HPL (Hak Pengelolaan) tercatat sebagai aset Kemenakertrans (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Jadi harus diklirkan terlebih dulu status lahannya,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltara Sigit Muryono, Senin (22/1).
Kemendikbud sendiri sudah mengajukan permohonan kepada Kemenakertrans untuk memanfaatkan lahan HPL tersebut untuk dimanfaatkan sebagai lahan pembangunan LPMP Kaltara. “Permohonan pengalihannya sendiri sudah disampaikan Kemendikbud kepada Kemenakertrans. Karena targetnya, tahun ini sudah ada proses pembangunannya,” urai Sigit.
Kini percepatan pembangunan LPMP Kaltara bergantung kepada respon kementerian terkait. Baik Kemendikbud, Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Kemenakertrans) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Artinya, pembangunan gedung kantor LPMP Kaltara telah diambil alih oleh pusat. Kita sendiri hanya memfasilitasi sejumlah kegiatan saja, seperti pelaksanaan pengukuran dan penempatan lokasinya,” urai Sigit.
Rencananya pihak Kemenakertrans akan datang ke Kaltara untuk melakukan pengukuran kembali. “Setelah lahannya selesai diukur ulang, hasilnya akan diserahkan kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan surat kepemilikan lahannya (sertifikat lahan). Dalam hal ini, yang menerbitkannya cukup BPN Provinsi saja,” ungkap Sigit.
Sembari menanti realisasi pembangunan gedung kantor LPMP Kaltara, saat ini untuk sementara waktu operasional LPMP Kaltara menggunakan gedung sewaan yang berdekatan dengan kantor Disdikbud Kaltara. “Tahun ini adalah progres lanjutan, pasca peletakan batu pertama yang ditindaklanjuti dengan pembuatan masterplan-nya,” beber Sigit.
Termasuk pelelangan pembangunan gedung kantornya, pihak LPMP Kaltara akan segera mengajukan Rencana Umum Pengadaan (RUP). “Kemungkinan bulan Februari pihak LPMP akan mendaftarkan RUP-nya supaya bisa ditindaklanjuti,” ungkap Sigit.
Sebagai informasi, LPMP Kaltara secara resmi dibentuk pada 13 Februari 2017. Namun baru beroperasi sejak Januari 2018. Personelnya saat ini, sebanyak 10 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 15 tenaga honorer. Dengan personel yang ada, LPMP Kaltara sudah merancang sejumlah kegiatan untuk dilaksanakan. Di antaranya, kegiatan penguatan peningkatan karakter, rapat koordinasi pemetaan mutu pendidikan, peningkatan karakter dan lainnya.
Untuk saat ini, fokus LPMP Kaltara kepada penataan administrasi. Selain itu, LPMP Kaltara juga akan menuntaskan penerapan program Kurikulum 2013 (K-13) di Kaltara, utamanya di daerah perbatasan Kaltara yang belum tersentuh K-13.(humas)
