Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
12 Kecamatan di Kaltara Masuk Program PISEW 2019
Per Kecamatan Terima Bantuan Rp 600 Juta
TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali kucuran dana dari Pemerintah Pusat. Kali ini, bantuan dana segar diberikan melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam hal ini lewat Direktorat Jendral (Ditjen) Cipta Karya.
Demikian informasi disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie baru-baru ini. Dijelaskan Gubernur, bantuan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mengentaskan kemiskinan di wilayah Kaltara. “Sesuai laporan yang saya terima, tahun ini, ada 12 kecamatan di Kaltara yang mendapatkan bantuan PISEW. Yakni, untuk Kabupaten Bulungan 2 kecamatan, Malinau 3 kecamatan, dan Nunukan 7 kecamatan,” sebut Gubernur.
Masing-masing kecamatan mendapatkan bantuan senilai Rp 600 juta melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sudah termasuk operasional Badan Kerjasama Antar Desa sebesar Rp 10 juta. Jadi, total bantuan PISEW tahun ini, mencapai Rp 7,2 miliar. “Jumlah kecamatan penerima tahun ini, sama dengan tahun lalu. Dan, kegiatan tahun ini, ada juga yang merupakan lanjutan dari tahun lalu. Seperti di Kecamatan Krayan Tengah, Krayan Timur, Mentarang, dan Malinau Utara,” bebernya.
Peruntukkan dana itu, rata-rata adalah peningkatan jalan penghubung desa, pembukaan jalan. Adapula untuk pembangunan pendukung pariwisata dan 1 gedung pabrik kakao. “Penentuan kecamatan yang mendapatkan bantuan ditetapkan oleh pihak Kementerian PUPR. Jadi, tiap kecamatan sudah mendapatkan alokasinya masing masing. Lalu, kegiatannya diarahkan pihak kementerian dan mitra. Sementara pembangunannya dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) didampingi fasilitator,” ungkapnya.
Sebagai informasi, pada 2018, PISEW di Kaltara dialokasikan kepada 4 kecamatan di Bulungan, 4 kecamatan di Nunukan dan 4 kecamatan di Malinau. Seperti tahun ini, besaran bantuan masing-masing kecamatan senilai Rp 600 juta.
Seperti diketahui, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR menggulirkan program PISEW. Dari target 2.564 kecamatan hingga tahun 2019, program ini telah membawa manfaat bagi masyarakat di 1.664 kecamatan seluruh Indonesia.
Pada umumnya infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW bertujuan memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Pembangunan tidak dilakukan oleh kontraktor, melainkan dikerjakan oleh masyarakat desa setempat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Suheriyatna mengungkapkan, program PISEW ini sudah dilaksanakan pada tahun lalu. Hanya saja lokasinya berbeda dengan tahun ini. Tahun 2018 lalu, kecamatan yang masuk program ini adalah Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur serta Tanjung Palas Tengah di Kabupaten Bulungan. Selanjutnya, Kecamatan Malinau Kota, Malinau Barat dan Mentarang di Kabupaten Malinau. Serta Kecamatan Krayan, Krayan Timur, Krayan Barat dan Krayan Tengah di Kabupaten Nunukan. “Ada tiga kabupaten, 12 kecamatan dan 24 desa pusat kawasan,” kata Suheriyatna.
Desa tersebut adalah Long Beluah dan Long Sam, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Karang Agung dan Ruhui Rahayu Tanjung Palas Utara. Desa Sajau dan Sajau Hilir Tanjung Palas Timur, serta Desa Salimbatu dan Tanjung Buka Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan.
Sedangkan di Malinau yaitu Desa Malinau Kota dan Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota. Tanjung Lapang dan Kuala Lapang Malinau Barat. Serta Malinau Seberang dan Kaliamok Kecamatan Malinau Utara. Lidung Keminci serta Pulau Sapi Kecamatan Mentarang.
Sementara di Nunukan yakni Desa Long Matung dan Long Bawan Kecamatan Krayan. Kampung Baru dan Pa Betung Kecamatan Krayan Timur. Serta Pa Mering dan Lapatar Kecamatan Krayan Barat. Serta Desa Ba Liku dan Binuang Krayan Tengah. “Baru sebatas penetapan lokasi,” katanya.(humas)
