Rajawali Kaltara
Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat Kaltara.

Kasus Khilafatul Muslimin, Kesbangpol Tarakan Tegaskan Ormas Harus Taat Hukum dan Ideologi!

0 88
Foto : Spesial

 

TARAKAN – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tarakan, menegaskan keberadaan Khilafatul Muslimin di Kota Tarakan bertentangan secara Ideologi maupun hukum.

Hadirnya Khilafatul Muslimin ini di Tarakan mulanya dipelopori oleh Amir (Pemimpin) Regional Kalimantan pada tahun 2020.

Ditegaskan, sejak awal masuknya kelompok tersebut ke Tarakan tak luput dari pengawasan oleh Tim Pakem.

Kesbangpol menegaskan organisasi itu dilarang melakukan aktivitas, karena tidak mau melakukan pendaftaran secara resmi kepada Kesbangpol. Organisasi tersebut dianggap bertentangan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.

“Memang ada di Tarakan, tetapi Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kesbangpol Kota Tarakan,” Ujar Kepala Kesbangpol Tarakan Muhammad Haris saat diwawancarai Rajawalikaltara.com pada Senin (13/06/2022).

Berdasarkan deteksi Kesbangpol bersama Tim Pengawasan Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Tarakan yang diketuai Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan yang melibatkan semua unsur intelijen Khilafatul Muslimin telah mendapat 10 orang warga Tarakan yang bergabung organisasi tersebut.

“Berdasarkan laporan tim, sekitar 10 orang sudah tergabung Khilafahtul Muslimin. Seharusnya tidak boleh beraktivitas. Secara administratif keberadaan KM tidak terdaftar di Kesbangpol,” Sebut Haris.

Haris menilai 10 orang pengikut Khilafatul Muslimin tersebut mungkin saja tidak sesat, namun masyarakat awam yang tingkat pengetahuannya rendah dan salah tempat belajar.

“Kita duga anggota yang tergabung di Khilafahtul Muslimin memiliki pengetahuan agama yang rendah. Makanya belajar agama itu harus totalitas kan, karena kalau bicara agama harusnya tidak radikal kenapa jadi radikal, karena salah guru,” Tutur Haris.

Sementara itu terkait dugaan sokongan dana, Haris mengatakan pihaknya belum bisa memastikan dan terus melakukan pendalaman bersama.

“Khilafatul Muslimin di  Tarakan sendiri kita belum bisa dipastikan apakah terdapat aliran dana dari pihak tertentu,” Kata Haris.

Kesbangpol Kota Tarakan menegaskan, setiap kelompok masyarakat, baik Ormas, OKP, hingga Organisasi etnis/kedaerahan wajib menganut dan mengamalkan ideologi Pancasila.

“Supaya tidak melenceng dari Pancasila, maka itu harus ada pengawasan. Setiap akhir tahun, ormas yang terdaftar harus melaporkan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan,” Terang Haris.

Haris menambahkan, pada dasarnya pemerintah tidak melarang adanya organisasi keagamaan dan kesukuan, dengan catatan harus taat asas dan hukum. Yaitu taat secara Hukum dan Ideologi, dengan cara mendaftarkan diri kepada Kesbangpol Tarakan.

Sekedar informasi, Khilafatul Muslimin merupakan sebuah organisasi keagamaan Indonesia yang mengusung ideologi khilafah. Organisasi tersebut didirikan oleh Abdul Qadir Baraja pada 1997 dan berpusat di Lampung.

Khilafahtul Muslimin sempat menghebohkan jagat maya lantaran organisasi itu melakukan konvoi keliling di beberapa daerah untuk mengkampanyekan kekhilafahan. Kini Abdul Qadir Baraja dan pengurus di sejumlah daerah, diketahui telah diamankan pihak kepolisian. (DS)

Comments
Loading...