Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
RajawaliKaltara.Com, Tarakan – Bank Indonesia pada Selasa (21/03/23), menyelenggarakan Diseminasi laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Utara Semester 1 tahun 2023. Dihadiri oleh Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bp.Ihin Surang, Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kaltara, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perusahaan dan Asosiasi Usaha, Pimpinan Perbankan se-Kaltara, Pimpinan Media Massa, ISEI ,dan Akademisi. Webinar dengan tema “Tarik Investasi Industri Hilirisasi dalam rangka Menjaga Ketahanan Ekonomi Kaltara” dihadiri total 250 baik online maupun offline.
Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Wahyu Indra Sukma menyampaikan ekonomi Kaltara 2022 tumbuh resilien di tengah dinamika global. PDRB Kaltara 2022 tercatat tumbuh positif 5,34% (ctc), lebih tinggi dari capaian pada tahun 2021 sebesar 3,98% (ctc). Bahkan, pertumbuhan ekonomi Kaltara lebih tinggi dari capaian Nasional sebesar 5,31% (ctc). Kebijakan pada tahun 2022 dinilai efektif mendukung kinerja positif tersebut diantaranya (1) akselerasi vaksinasi yang mampu menurunkan penyebaran Covid 19 dan mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat (2) peran fiskal sebagai shock absorber mendukung konsumsi domestik dan daya beli masyarakt (3) keberlanjutan Program Strategis Nasional (4) Digitalisasi dalam mendukung efisiensi, produktivitas, dan inklusifitas perekonomian (5) strategi dan upaya pengendalian inflasi yang terimplementasi dengan baik.
Selain mampu memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi serta tren boom harga komoditas pada sektor pertambangan, ekonomi Kaltara 2022 juga didukung tingginya realisasi investasi tahun 2022 yang berdasarkan data BKPM mencapai Rp13,7 Triliun, lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh BKPM sebesar Rp9,5Triliun.
BI Kaltara meyakini ekonomi Kaltara tahun 2023 akan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,87-5,67% (ctc). Dibutuhkan sinergi dan ekstra effort dalam rangka mengawal sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2023, khususnya mendorong realisasi investasi proyek strategis yang diyakini akan menjadi leapfrog atau lompatan katak untuk transformasi ekonomi kaltara. Selanjutnya pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kaltara akan semakin akseleratif sejalan dengan realisasi investasi proyek strategis nasional beserta multiplier efeknya yang akan semakin dirasakan manfaatnya.
Wahyu menambahkan bahwa peningkatan investasi pada industri pengolahan atau hilirisasi diyakini merupakan langkah strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi, di tengah tantangan perlambatan ekonomi global saat ini, sekaligus akan menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang. Sejalan dengan peningkatan target realisasi investasi pada industri hilirisasi tersebut, diharapkan transformasi ekonomi Indonesia maupun Kaltara dari yang berorientasi sumber daya alam menjadi produk-produk yang bernilai tambah tinggi juga semakin cepat terealisasi dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Ekonomi Kaltara terbukti resilien dengan tumbuh tinggi pada tahun lalu dengan inflasi yang terkendali. Kami optimis resiliensi Kaltara tersebut akan menarik bagi investor baik dalam negeri atau luar negeri ditambah dengan potensi kewilayahan maupun sumber daya yang dimiliki Kaltara”, ujarnya.
Hal ini kemudian disambut oleh Jemmy (Vice President Sector Mining 1 Corporate Banking Group 3 Bank Mandiri yang hadir secara daring, bahwasanya industri hilirisasi merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal ini perbankan memiliki peran cukup besar dalam mendukung hilirisasi yakni menyediakan pembiayaan, menyediakan produk dan layanan perbankan, memberikan pendampingan konsultasi bisnis dan manajemen risiko bisnis dan mendorong kemitraan antara pelaku usaha. Menanggapi potensi hilirisasi dibeberapa sektor yang ada di Kaltara, Jemmy menyarankan beberapa poin antara lain:
1.Meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan dan pelaku industri dalam mendukung pengembangan industri hilirisasi di daerah.
2.Mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan kebijakan dan proses sertifikasi lahan yang lebih cepat dan terarah sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perbankan dalam memberikan pembiayaan pada sektor hilirisasi.
3.Meningkatkan akses perbankan ke daerah dan menyediakan program yang sesuai dengan karateristik daerah tersebut. Hal ini dapat meningkatkan peluang bagi pelaku usaha di daerah terpencil untuk memperkuat ekonomi lokal.
4.Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait dengan lingkungan dan sosial untuk memastikan keberlanjutan industri hilirisasi secara jangka panjang. Hal ini dapat memastikan bahwa proyek yang akan dibiayai memenuhi standar lingkungan dan sosial yang ditetapkan sehingga dapat menjamin keberlanjutan industri hilirisasi di masa depan.
Sumber : KPwBI Prov Kaltara
