TARAKAN, rajawalikaltara.com – Maraknya pejabat legislatif hingga Gubernur yang diketahui melakukan tindak pidana korupsi membuat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) , Zulkifli Hasan angkat bicara. Bahkan, tiga Gubernur yang diusung partai tersebut sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ditemui di sela-sela kunjungannya di Tarakan, Zulkifli Hasan menampik pernyataan dan tidak pernah mengatakan gaji Gubernur yang sedikit maka akan korupsi. “Yang jelas tidak ada rekamannya. Tapi ini sudah dikoreksi. Kan ini berbahaya. Tidak pernah saya mengatakan itu,” jelasnya usai Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW PAN Kaltara di Swissbell Hotel Tarakan, Minggu (4/1).
Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI, sistem politik perlu dikaji kembali. Adapun penyebab ongkos politik menjadi mahal, kata dia, diantaranya pasang bendera, pasang iklan serta bayar saksi.
“Kalau di negara lain kan tidak. Misalnya, saksi ditanggung negara. Kalau kita (di Indonesia) kalau engga kasih nasi kotak, belum tentu datang. Ini contoh saja,” ungkapnya.
Saat disinggung terkait mahar politik di tubuh PAN, Zulkifli mengaku tidak ada. Tapi dia mengartikan, calon Gubernur Jawa Barat menyumbang dana sekitar Rp 125 juta untuk kegiatan partai.
“Ini semua disumbang juga dari pengurus daerah. Ini untuk apa, yang jelas ini bukan uang politik. Masa orang datang engga dikasih uang transport. Dia bukan DPR bukan apa. Rp 100 dikasih,” bebernya.(rk1)