Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
TARAKAN, rajawalikaltara.com – Rencana semula anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diajukan Polres Tarakan sebesar Rp 9 miliar ternyata tidak sepenuhnya disetujui Pemkot Tarakan. Maka dari itu, anggaran hanya disetujui sebesar Rp 2 miliar.
Akan tetapi, saat ditemui, Kapolres Tarakan, AKBP Dearystone M.H.R Supit menyatakan, anggaran yang sedianya juga merupakan gabungan pengamanan dari TNI serta Bantuan Keamanan Operasional (BKO), belum disetujui Pemkot Tarakan. “Kami belum dapat konfirmasi berapa nilainya. Padahal ini sudah mulai, tapi (anggaran) belum turun,” ungkapnya saat ditemui usai kegiatan simulasi pengamanan Pilkada, Jumat (5/1).
Supit mengaku, dengan angka Rp 2 miliar tersebut masih sangat minim. Nantinya, pihaknya akan kembali merevisi beberapa item di dalam anggaran serta melakukan pengamanan yang minimalis. Bukan hanya itu, Tarakan yang pernah menjadi daerah konflik, pihaknya akan mendatangkan BKO. “Ini kan BKO pakai angkutan udara dan laut. Semuanya sudah termasuk sama TNI. Kalau nilai Rp 2 miliar belum saya bisa jawab sekarang, bisa mengamankan atau tidak,” tegas Supit.
Ditambahkannya, jika dibandingkan dengan daerah lain, minimal mengajukan anggaran sebesar Rp 10 miliar. Selanjutnya, pihaknya nantinya akan melanjutkan komunikasi lanjutan dengan Pemkot Tarakan. “Ini kan juga pengawalan calon Walikota sampai tahapan (Pilkada) selesai. Kapolri sudah tegaskan bahwa di Polri maupun di Polda tidak ada anggaran yang disiapkan khusus untuk Pilkada,” pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tarakan, Sofian Raga mengatakan, anggaran tersebut nantinya hanya sesuai kebutuhan. Namun dirinya enggan menjelaskan secara detail, penyebab anggaran disetujui dengan angka Rp 2 miliar. “Enggak masalah, ini kan kepentingan negara. Apapun juga harus diprioritaskan,” singkatnya. (xix)
