Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
TANJUNG SELOR – Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam merealisasikan pembangunan Jembatan Bulungan – Tarakan (Bulan) terus dilakukan. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, Pemprov Kaltara sudah melakukan pertemuan dengan China Road Bridge Corporation (CRBC) yang tertarik untuk membangun jembatan tersebut. Pertemuan itu, difasilitasi langsung oleh Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Jakarta beberapa waktu lalu.
Disebutkannya, segala bentuk kerjasama Indonesia dengan investor dari Negeri Tirai Bambu –sebutan lain RRT-harus melalui rekomendasi dari kedubes yang bersangkutan. “Kita bersyukurnya rencana pembangunan jembatan tersebut sudah dalam persetujuan dari pihak Kedubes RRT di Indonesia. Maka ditugaskanlah pimpinan CRBC untuk mengkongkritkannya,” kata Irianto saat bertemu di Bandara Tanjung Harapan, Minggu (21/1).
Seperti diketahui pada September 2016, Pemprov Kaltara telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT CRBC. Nota kesepahaman itu, merupakan payung hukum awal untuk kegiatan selanjutnya yang disertai perjanjian dengan konsekuensi hukum yang mengikat bagi keduanya.
Akan tetapi, kata Irianto, ada sejumlah prosedur yang harus dilakukan agar pembangunan jembatan tersebut dapat terealisasi. Di antaranya rencana ini perlu diusulkan terlebih dahulu ke dalam Blue Book (Buku Biru) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) oleh kementerian terkait. “Saya juga telah melakukan pertemuan dengan Deputi Bidang Sarana Prasarana Bappenas beberapa waktu lalu. Dan saran dari Bappenas adalah, rencana pembangunan Jembatan Bulan yang diusulkan untuk masuk ke dalam Blue Book, harus melalui kementerian membidangi. Misalnya Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” jelasnya.
Rencananya, pada Rabu hingga Kamis (24 dan 25/1) Gubernur akan bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono guna memaparkan rencana pembangunan infrastruktur di Kaltara, termasuk rencana membangun Jembatan Bulan. “Jadi nanti beliau (Menteri PUPR) akan mengumpulkan semua Dirjen di lingkungan kementerian,” ujar Irianto.
Kendati demikian, pembahasan pembangunan jembatan Bulan membutuhkan rentetan panjang yang harus dilewati. Sebab, setelah masuk ke dalam Blue Book Bappenas, studi kelayakan pun harus direview ulang disusul dokumen desain jembatannya. “Waktu saya menjadi Penjabat (Pj) Gubernur, studi kelayakannya sudah ada. Sedangkan dalam tahap desainnya, harus konsultan internasional membuat desainnya untuk jembatan tersebut. Setelah itu, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) juga harus disempurnakan,” sebutnya. Dari situ, kata Irianto, baru akan dihitung kebutuhan pembiayaan pembangunan Jembatan tersebut. Selanjutnya, pemerintah akan memasukkannya ke dalam Blue Book yang dilanjutkan dengan kerjasama skema One Belt One Road (OBOR). Irianto mengatakan, pemerintah telah berupaya maksimal untuk merealisasikan rencana tersebut. Karena itu, Irianto optimistis pemerataan pembangunan infrastruktur termasuk Jembatan Bulan dapat terealisasi. “Ini akan memakan waktu lama, namun gagasan ini harus tetap kita jaga agar dapat terwujud, karena memiliki efek jangka panjang bagi anak cucu kita,” ulasnya.(Humas)
