Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
TARAKAN, rajawalikaltara.com – Pasca tenggelamnya speedboat (SB) Anugrah Express pada 1 Januari lalu, kini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara akan memprioritaskan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (raperda) tentang keselamatan, keamanan dan kenyamanan pelayanan masyarakat Kaltara.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Kaltara, A R Rasyid menjelaskan, raperda akan disahkan paling lambat Maret mendatang. “Ini inisiatif dari kami. Setelah melihat kejadian yang memakan korban jiwa,” jelasnya saat ditemui belum lama ini.
Dikatakan Rasyid, dalam pembentukan perda keselamatan berlayar ini, akan mengatur standar speedboat, kenyamanan dan lainnya. Agar nantinya pengusaha speedboat dapat mempersiapkan ketentuan dengan peraturan yang ada. “Stakeholder juga sudah kami panggil untuk bekerjasama,” tutur Rasyid saat ditemui di Hotel Tarakan Plaza.
Lebih lanjut, kata dia, nantinya pihaknya akan melakukan studi banding ke daerah seperti Batam dan Kepulauan Riau. Dengan tujuan, untuk memlihat standar keselamatan berlayar. Ada tiga komponen yang diatur nantinya yakni, melihat siapa saja yang layak di pelabuhan, harus ada kesepakatan standar speedboat yang akan digunakan. Ketiga, adalah melihat kenyamanan dalam pelayaran.
“Disini kita melihat semuanya. Standar speedboat itu. Di dalam speedboat itu seperti apa. Apakah sudah aman dan nyaman selama berlayar atau tidak. Bahkan nakhoda speedboat itu juga akan diperiksa,” beber Rasyid.
Menurutnya, ketika raperda ini disahkan menjadi perda, maka petugas harus tegas dalam menjalankan tugasnya. Karena sudah di atur dalam Perda tersebut. Setelah itu, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap speedboat-speedboat yang telah ada. Agar dapat mengikuti ketentuan yang telah diatur. “Kita juga tidak mau para pengusaha speedboat ini merugi. Karena semua itu pasti solusinya. Seperti melakukan komunikasi dengan pemerintah dan lainnya,” pungkasnya.(rk1)
