Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
Gubernur : Perbatasan Harus Rasakan Kehadiran Negara
Jadi Narasumber di GovPay Summit, Irianto Paparkan Potensi Kaltara
JAKARTA, rajawalikaltara.com – Sebagai daerah otonomi baru yang masih berusia muda, Gubernur Kaltara terus berupaya mempromosikan potensi yang dimiliki provinsi yang genap berusia 5 tahun pada 22 April 2018 mendatang. Salah satunya adalah menjadi pembicara pada pertemuan Goverment (Gov) Pay Summit 2018 di Hotel Mulia Senayan, Selasa (23/1).
Dalam pertemuan itu, Irianto menggambarkan secara ringkas kondisi provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini. Menurutnya, tantangan terbesar yang dimiliki oleh pemerintah saat ini adalah menghadirkan negara di perbatasan negara.
“Tantangan kita adalah berupaya menghadirkan negara di perbatasan, dan upaya itu kita lakukan. Hasilnya, pada tahun 2016 lalu saya meresmikan APMS bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, sehingga masyarakat perbatasan merasakan harga BBM yang sama dengan daerah lainnya,” ujar Irianto yang disambut dengan tepuk tangan.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo dan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.
Selain itu, peningkatan fasilitas kesehatan pun terus dilakukan. Misalnya, menghadirkan Rumah Sakit Pratama di perbatasan. Dijelaskannya, kesehatan masyarakat di Kaltara juga menjadi prioritasnya. Meskipun dengan anggaran terbatas, lanjut Irianto, Pemprov Kaltara telah mengalokasikan untuk pembangunan dua rumah sakit pratama yang saat ini bangunan fisiknya telah rampung, yakni di Desa Long Bawan, Kabupaten Nunukan dan Long Apung, Kabupaten Malinau. Namun, Rumah Sakit Pratama tersebut belum memiliki sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung pelayanan kesehatan di perbatasan.
“Bangunan telah ada. Namun sampai sekarang masih belum bisa difungsikan karena belum memiliki tenaga medis dan kelengkapan lain,”katanya.
Selanjutnya, upaya yang terus dilakukan untuk masyarakat perbatasan adalah membangun Toko Indonesia di tapal batas negara. Rencananya, ada 4 unit Toko Indonesia akan dibangun Pemerintah Pusat, dan ditarget selesai fisiknya pada 2018. Persebarannya, dua toko berada di Kabupaten Nunukan, yakni di Pulau Sebatik dan Lumbis Ogong. Lalu dua lagi di Malinau, yakni di Pujungan dan Long Apung. Setiap Toko Indonesia itu akan menjual barang-barang dalam negeri ini,” papar Irianto.
Selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan. Dipaparkan Irianto, Kementerian PUPR menargetkan di 2019 semua jalan paralel perbatasan di Kaltara tembus seluruhnya. Tahap terakhir Kementerian PUPR akan memperbaiki dan memperkuat akses jalan paralel tersebut.
“Selanjutnya akan dilakukan perbaikan dan pengerasan jalan oleh Kementerian PUPR,” kata Irianto.
Total Jalan Perbatasan di Kaltara sepanjang 983 km, terbagi menjadi jalan paralel perbatasan sepanjang 603 km dan jalan akses perbatasan menuju Pos Lintas Batas sepanjang 380 km.
Sementara untuk pembangunan jalan akses perbatasan menuju Pos Lintas Batas Negara sepanjang 380 km, dikatakan Irianto saat ini seluruhnya sudah tembus dan dalam tahap proses perkerasan jalan untuk kemudian diaspal secara bertahap.
“Kaltara memiliki dua akses jalan ke perbatasan yakni Mensalong-Tou Lumbis sepanjang 148 Km dan Malinau-Long Bawan-Long Midang sepanjang 232 Km. Prioritas saat ini untuk segera dikerjakan adalah ruas Malinau – Long Bawan – Long Midang,” katanya.
Untuk diketahui, Kementerian PUPR secara bertahap tengah mengerjakan peningkatan kualitas jalan pada ruas Long Bawan – Long Midang sepanjang 10.7 km, dengan progres 3 km sudah dilakukan rekonstruksi aspal pada tahun 2017. Selanjutnya pada 2018, akan dilanjutkan rekonstruksi jalan sepanjang 4 km dan pembangunan 3 jembatan baru, serta sisanya 3.7 km dituntaskan pada tahun 2019. (humas)
