Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
TARAKAN – Kesejahteraan nelayan dan petambak melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi perhatian serius Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Hal ini disampaikan Hasan Basri selaku Wakil Ketua Komite II saat memenuhi undangan KKP, Selasa (13/11) kemarin. Dalam pertemuan itu jajaran Komite II DPD RI yang dipimpin Hasan Basri disambut baik oleh Sekjen KKP, Ir Nilanto Purbowo, Dirjen Budidaya dan Produksi, Umi Windriyani dan Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto.
Hasan Basri sempat menanyakan berbagai hal tentang program KKP yang sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Misalnya, bantuan alat tangkap ikan, mesin ketinting dan bantuan kapal nelayan. “Kami berharap bantuan-bantuan itu terus berlanjut, bahkan bisa ditingkatkan lagi khususnya bantuan kapal bisa ditingkatkan GTnya,” pintanya.
Senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) ini juga menitipkan beberapa persoalan yang dihadapi nelayan untuk disikapi bersama guna mendapatkan solusinya. Seperti harga jual udang yang terus merosot, kepemilikan lahan pertambakan yang diperlukan kejelasan hukumnya, bantuan untuk keperluan petani rumput laut, bibit atau benih unggul pertambakan dan lainnya.
“Kepemilikan lahan tambak yang tembak yang harus segera ada solusi Hukumnya. Karena di mana kita ketahui bahwa syarat kepemiikan lahan hanya dibatasi 2 hektare,” katanya.
Sementara, lanjut Hasan Basri, rerata petani atau nelayan yang punya lahan tambak di Kaltara lebih dari 2 hektare. Bahkan ada yang sampai 20 – 30 hektare. “Sehingga inilah yang perlu dipertemukan solusi terbaiknya,” tuturnya.
“Dengan begitu sinergitas antara DPD RI dan KKP sebagai mitra kerja khususnya di daerah perbatasan seperti Kaltara yang merupakan salah satu daerah penghasil perikanan terbesar di Indonesia, bisa terus terlaksana dalam rangka mencapai target kementerian dalam melaksanakan programnya,” tambah Hasan Basri.
“Semoga pertemuan kami (Komite II) dengan KKP ini bisa membuka komunikasi dan kerja sama kemitraan dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan para nelayan dan petambak di Kaltara,” demikian ia menambahkan. (rk2)
