Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
TANJUNG SELOR – Penyaluran bantuan modal usaha kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), pada 2019 telah tersalur 100 persen. Bantuan KUBE sendiri, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berusaha sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta pengembangan usaha bagi kelompok warga kurang mampu. Ini disampaikan kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltara, Heri Rudiono yang ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Dijelaskan Heri, program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan Kementerian Sosial (Kemensos). “Dalam penyalurannya, bantuan ditransfer ke rekening penerima untuk bentuk dana (dari APBN). Tapi, adapula yang bersumber dari APBD yang bantuannya berbentuk barang melalui proses pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.
Sementara untuk 2020, program bantuan KUBE melalui dana dekonsentrasi APBN sudah tidak ada. Selain itu, penyaluran bantuannya, akan langsung ditransfer ke kabupaten/kota oleh Kemensos. “Untuk tahun ini, yang mendapatkan alokasi bantuan KUBE hanya Kota Tarakan. Jumlahnya 60 kelompok, dengan total anggaran Rp 1,2 miliar,” ucapnya.
Untuk daerah lain, karena telat mengusulkan maka tidak terakomodir. Terkait masalah pengusulan bantuan KUBE (APBN), saat ini menggunakan aplikasi Sistem Informasi Verivikasi Dan Validasi (Siveri). “Lewat sistem ini, setiap KUBE yang mengajukan proposal diinput melalui Siveri kabupten/kota. Setelah itu, dikirim melalui Siveri provinsi dan provinsi akan melakukan verifikasi kembali. Selanjutnya, aplikator Siveri Provinsi melanjutkan mengirim data ke aplikator Siveri Kemensos dan difinalisasi disana,” tuturnya. Apabila ada kelengkapan administrasi yang kurang, sistem akan mengkonfirmasi kembali kepada daerah pengusul.
Selain KUBE, Heri juga melaporkan realisasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2019. “Realisasinya sudah 99 persen. 1 persen yang tak terealisasi, lantaran ada masalah sehingga dikembalikan ke kas negara,” ucapnya.
Heri berharap, penyaluran bantuan PKH kepada kelompok penerima manfaat (KPM) mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, sehingga PKH telah terbukti menjadi program bantuan sosial yang mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga. “Pada 2020, target KPM berkisar 13 ribu jiwa. Namun, target graduasinya menurun sekitar 10 persen dari tahun lalu,” tutupnya.(humas)
