Rajawali Kaltara
Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat Kaltara.

Dorong Percepatan DOB Tanjung Selor, Gubernur Surati Mendagri

0 81

DENPASAR – Ingin mendorong percepatanpembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie melayangkan surat kepadaMenteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kepada Mendagri, dalam pesan melalui suratelektroniknya, Gubernur menyampaikan, hingga saatini satu-satunya ibukota provinsi di Indonesia yang masih berstatus kecamatan adalah ibukota ProvinsiKalimantan Utara (Kaltara). Dalam hal ini KecamatanTanjung Selor.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, lanjut Gubernur,dalam upaya lebih mendorong percepatanpembangunan di Provinsi Kaltara, sekaligusmelaksanakan Inpres Nomor 9 Tahun 2018, tentangpercepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, Gubernur mengusulkan beberapa halkepada Mendagri.

Pertama, Gubernur memohon diberikan kebijakanpengecualian untuk percepatan terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Tanjung Selor. Kedua, lanjutnya, perlu dikaji peluang untuk diterbitkannyaPeraturan Presiden (Perpres), tentang pengelolaan Kota Tanjung Selor langsung di bawah Pemerintah Provinsi(Pemprov) Kaltara.

Hal ini terkait dengan pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2018 tersebut, sekaligus memantapkanpersiapan terbitnya UU tentang DOB Kota TanjungSelor,” tandasnya. Untuk diketahui, Tanjung Selormerupakan salah satu kecamatan, yang juga merupakanibukota Kabupaten Bulungan. Kiranya Bapak Mendagri berkenan membantu dan memberikanperhatian khusus atas aspirasi ini,” harapnya.Menindaklanjuti surat elektronik yang sudahdisampaikan ke Mendagri tersebut, Gubernur memintakepada jajarannya untuk mengirimkan surat resmi, dengan dilampiri hasil kajian akademik soal usulanpembentukan DOB Kota Tanjung Selor.

Ditambahkan Irianto, pertimbangan lain agar DOB Tanjung Selor bisa dipercepat, adalah mengacu pada Pasal 49 UU 23 Tahun 2014,  di mana pada ayat (1) menyebutkan, pembentukan daerah berdasarkanpertimbangan kepentingan strategis nasionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berlakuuntuk daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal ini juga yang menjadi pertimbangan pemekaranProvinsi Papua Selatan, sehingga dengan demikianpembentukan Daerah Kota Administrasi Tanjung Selorbisa menggunakan pasal tersebut, sebagai dasarpertimbangan usulan kepada Pemerintah dan DPR RI serta DPD,” imbuh Irianto.

Gayung bersambut, surat Gubernur mendapat responspositif dari Mendagri Tito Karnavian. Dalambalasannya, Mendagri menyambut positif usulantersebut. Bahkan untuk menindaklanjutinya, Mendagrimengundang Gubernur untuk berdiskusi secara teknisterkait usulan tersebut bersama staf teknis yang membidanginya.(humas)

Comments
Loading...