Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara berkomitmen mendukung tercapainya 5 prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi provinsi ke-34 ini. Lima prioritas pembangunan nasional tahun 2020 mencakup pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, serta stabilitas pertahanan dan keamanan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltara Denny Harianto menjelaskan, dalam penyusunan APBD Provinsi Kaltara Tahun 2020 telah melalui proses sinkronisasi kebijakan antara pusat, pemprov, dan pemkab/pemkot. Program yang disusun juga sekaligus menyesuaikan potensi dan kondisi daerah.
Untuk merealisasikan tercapainya 5 prioritas pembangunan nasional sebut Denny, semua OPD didorong untuk mempercepat belanja daerah. Paling tidak, semua kegiatan atau belanja tahun 2020 sudah harus berjalan dan atau dilelang/ditender akhir bulan Maret.
“Bahkan Pak Gubernur menginginkan kalau bisa bulan Februari ini sudah harus jalan, utamanya Belanja Langsung harus digenjot awal,” tutur Denny, belum lama ini.
Belanja Langsung Pemprov Kaltara Tahun 2020 meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp 174.699.149.030. Selanjutnya Belanja Barang dan Jasa 774.293.435.545, dan Belanja Modal sebesar Rp 524.242.878.498. Sehingga total Belanja Langsung sebesar Rp 1.473.235.463.073.
“Secara penganggaran sejatinya kita sudah siap. Tinggal teman-teman OPD teknis menyiapkan dokumen-dokumen pelaksaan kegiatan. Biasanya kan Belanja Modal yang harus cepat digenjot,” tuturnya.
Perlu diketahui, tema pembangunan Provinsi Kaltara Tahun 2020 ‘Memantapkan Kaltara sebagai Wilayah Perbatasan yang Berdaya Saing’.
Seiring dengan 5 prioritas pembangunan nasional tahun 2020, khususnya di bidang pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, Pemprov Kaltara mengarahkan kebijakan pada peningkatan pelayanan pendidikan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
Pada prioritas nasional kedua yakni infrastruktur dan pemetaan wilayah, Pemprov Kaltara berkomitmen meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah yang terintegrasi dengan tata ruang.
Lalu pada prioritas nasional ketiga yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, Pemprov lebih memfokuskan pada pengembangan UMKM, peningkatan daya tarik investasi, penerapan perencanaan dan penganggaran pembangunan, serta pembangunan desa secara terpadu.
Adapun prioritas keempat, lebih difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan daerah dan peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedang pada prioritas stabilitas pertahanan dan keamanan, Pemprov mengarahkan kebijakan peningkatan pencegahan dan penanganan gangguan keamanan dan kebencanaan serta memfasilitasi terwujudnya wilayah perbatasan yang tertib dan tentram. (humas)
