Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
Rajawalikaltara.com, TARAKAN – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2023 pada Rapat Paripurna XXI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan, yang berlangsung dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023/2024.
Sejumlah poin penting disampaikan Wali Kota Tarakan dalam kegiatan LKPJ Rapat Paripurna yang berlangsung Selasa (27/2/2024). Di antaranya, pengelolaan keuangan daerah, capaian indikator kinerja pemerintah daerah, serta kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, dalam laporannya, Wali Kota juga menyoroti pencapaian penghargaan dan prestasi yang telah diraih selama tahun tersebut.
Sesuai dengan pedoman penyusunan LKPJ, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“Dengan berpedoman pada peraturan pemerintah, mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2023 telah berakhir dan pelaksanaan pemerintahan 2019-2024 juga berakhir pada saat ini, saya selaku kepala daerah atau Wali Kota Tarakan berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2023,” terang Wali Kota Tarakan, dr.H.Khairul,M.Kes.
Adapun LKPJ akhir tahun anggaran 2023 dan akhir periode pemerintahan 2019-2024 ini disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) perubahan tahun 2019-2024 yang merupakan tahun keempat, rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun anggaran 2023, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Perda Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan APBD tahun 2023. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023.
Wali Kota menyampaikan secara umum pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Tarakan tahun anggaran 2023 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
Untuk Pendapatan Daerah, lanjutnya, bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
“Pada awal periode pemerintahan tahun 2019 pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 920,67 miliar dari target sebesar Rp1,05 triliun, dan selama kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan,” ungkap Khairul.
Di antaranya, dalam hal ini pendapatan daerah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 1,192 trilun dapat direalisasikan Rp 1,16 triliun atau tercapai sebesar 97,48 persen.
Kemudian untuk PAD, ditargetkan sebesar Rp 186,95 milar rupiah dan terealisasi senilai Rp 174,99 miliar atau tercapai sebesar 93,60 persen. Sementara pada tahun 2019 hanya sebesar Rp 73,179 miliar atau terjadi peningkatan sebesar 139,13 persen dari tahun 2019-2023.
Selanjutnya pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1 triliun dan terealisasi senilai Rp 983,58 miliar atau tercapai sebesar 98,20 persen.
“Sementara pada tahun 2019 hanya sebesar Rp762,171 miliar atau terjadi peningkatan sebesar 78,41 persen dari tahun 2019-2023,” bebernya.
Kemudian, lain-lain pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 3,45 miliar dan terealisasi senilai Rp 3,41 miliar atau tercapai sebesar 98,70 persen.
Lalu masuk dari sisi Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Belanja daerah per tahun pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp 763,69 miliar rupiah dengan target Rp 1,028 triliun. Khairul menyebutkan, terjadi peningkatan yang cukup siginifikan dalam kurun waktu 5 tahun sebesar 65,71 persen.
“Belanja daerah per tahun pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1,33 triliun rupiah dan direalisasikan sebesar Rp1,26 triliun rupiah atau mencapai 94,76 persen,” ungkapnya. (ADV)
