TARAKAN – Adanya wacana kedatangan Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ke Kota Tarakan dalam rangka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada Sabtu, 20 September 2025, menuai penolakan dan dukungan dari masyarakat yang mengatasnamakan aliansi Masyarakat Kaltara. Sehingga wacana tersebut mendapatkan perhatian besar masyarakat Kota Tarakan.
Saat dikonfirmasi, Perwakilan Aliansi Masyarakat Adat Asli Kalimantan Utara, Hermansyah menerangkan, pihaknya bersama puluhan organisasi masyarakat (Ormas) menolak kedatangan Habib Rizieq Shihab, lantaran dinilai dapat memecah belah masyarakat. Sehingga pihaknya tidak ingin Habib Rizieq Shihab menginjakkan kaki di Kota Tarakan.
“Kami sebagai Aliansi Masyarakat Asli Kalimantan Utara, menolak kedatangan Habib Rizieq Shihab. Alasan kami karena rekam jejak bersangkutan tidak baik dan bertentangan dengan pemerintahan kita. Sedangkan ormasnya dulu sampai dibubarkan, itu kan sebagai contoh dia tidak baik. Sehingga kami menolak kedatangan bersangkutan karena kami khawatir bersangkutan memberikan ceramah-ceramah provokatif yang bisa memecah belah umat,” ujarnya, Selasa (16/9/25).
Lainnya
“Sampai hari ini dari Kesbangpol juga tidak mengizinkan, Pemerintah Tarakan juga tidak mengizinkan bahkan DPRD pun tidak mengizinkan. Kami juga muslim, tapi kami bukan tidak setuju dengan acara maulidnya tapi kami tidak setuju dengan tokoh yang didatangkan dalam hal ini Habib Rizieq,” sambungnya.
Dikatakannya, saat ini cukup banyak tokoh agama maupun ulama yang dinilai dapat memberikan ceramah menyejukkan. Sehingga pihaknya menyayangkan mengapa panitia dalam hal ini Aliansi Aksi Solidaritas Kaltara Untuk Palestina mengundang ulama yang juga menjadi nahkoda Ormas Front Persaudaraan Islam (FPI) tersebut.
“Kan banyak tokoh-tokoh agama ulama di Indonesia yang lain yang bisa diundang kenapa harus dia (Habib Rizieq) yang datang. Tempat-tempat yang mereka rencanakan dijadikan tempat acara juga banyak yang menolak, tapi mereka tetap ngotot mau ngadakan,” tuturnya.
Ia membeberkan agenda tersebut sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Sehingga menurutnya sebaiknya panitia menghargai otoritas setempat.
“Kami juga tidak mau berkomunikasi dengan mereka (panitia) tapi kami sudah komunikasi dengan pemerintah dan pemerintah menolak. Kami mengkhawatirkan kalau mereka (Aliansi Aksi Solidaritas Kaltara Untuk Palestina) tetap datang, maka Tarakan ini akan ribut. Ada juga kasus tokoh agama di Tarakan yang tanda tangan tapi sebenarnya mereka tidak tahu yang datang siapa, jadi mereka merasa tertipu,” lanjutnya.
Sementara itu l, Sekertaris Panitia Acara Aliansi Aksi Solidaritas Kaltara Untuk Palestina Ahmad Irwan mengungkapkan, pihaknya menghargai adanya beberapa ormas yang menolak kehadiran Habib Rizieq. Kendati demikian, ia mengingatkan masyarakat yang menolak tidak menganggu agenda Maulid yang dilaksanakan Aliansi Aksi Solidaritas Kaltara Untuk Palestina tersebut.
“Kalau masalah penolakan, mereka tidak setuju, tidak suka dengan misalnya membuat baliho, flayer, menyatakan sikap di media dan sebagainya itu tidak masalah. Ini kan hak berdemokrasi, siapa pun boleh mengutarakan ekspresinya. Bagi kami itu tidak masalah,” katanya.
“Cuma kami mengingatkan saja kepada pihak-pihak yang menolak atau bagaimana, jangan coba-coba untuk melakukan persekusi atau pun menghadang kedatangan di bandara. Karena itu kan melanggar aturan. Tidak menjaga kondusifitas dan ada upaya untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran bahkan mengancam nyawa orang,” ucapnya.
Dalam hal ini, ia berharap peran dari aparat kepolisian dapat bersikap tegas menjalankan tugasnya mengayomi masyarakat. Dibeberkannya, saat ini sangat banyak masyarakat yang mendukung kedatangan pria yang berpenampilan menggunakan gamis dan sorban tersebut. Sehingga jika sebagian kecil masyarakat nekat melakukan persekusi maka pihaknya tidak akan tinggal diam
“Dan warga Tarakan bukan hanya mereka kami juga warga Tarakan. Bahkan ketua panitia kita juga laskar-laskar penjaga keamanan. Cuma bagi kami kalau mereka menolak hak mereka, cuma kami ingatkan tidak menganggu hajatan kami. Kami cuma ingin melaksanakan maulid nabi dengan mendatangkan ulama besar jadi kalau ada yang mau mencoba persekusi maka kami tidak akan tinggal diam,” jelasnya.
“Karena kami di sini sudah tidak bicara soal adat tapi lebih kepada agama. Tuduhan mereka kepada Habib Rizieq itu tidak bisa dijadikan barometer. Kalau memang Habib Rizieq bermasalah secara hukum, kok jauh-jauhnya dari memframing seperti itu. Di pusat sementara aman-aman saja, itu kan hukuman bukan karena kejahatan atau sebagainya cuma karena dianggap melanggar protokol pada pandemi covid-19,” katanya.
Menurutnya, jika benar pernyataan pihak yang menolak kedatangan Habib Rizieq merupakan tuduhan keji yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan terpancing pada tuduhan sekelompok yang mengatasnamakan aliansi masyarakat tersebut. Ia juga memastikan jika kedatangan Habib Rizieq untuk mengisi ceramah Maulid Nabi dan ia memastikan jika ceramah tersebut membahas seputar kisah tauladan nabi yang tidak memiliki hubungan dengan politik.
“Dan beliau (Habib Rizieq) keliling kok ke mana-mana di seluruh Indonesia. Soal kejadian di Pemalang sebelumnya sudah diingatkan agar tidak melakukan persekusi. Mereka tetap melakukan persekusi akhirnya ada perlawanan. Kalau kita sama-sama saling menghargai tentu tidak akan terjadi hal itu,” ucapnya.
“Kami berharap masyarakat Tarakan tidak mudah diadu domba dan terprovokasi. Kami memastikan Habib Rizieq datang membawa kedamaian untuk merayakan Maulid Nabi. Dan kami pastikan ceramah yang dibawakan adalah menyampaikan tauladan nabi dan tidak ada pembahasan lainnya selain agama,” terangnya.
“Kami berharap pemerintah tidak diskriminatif dalam memberikan sikap pada tokoh tertentu karena Habib Rizieq juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan ulama-ulama di Indonesia lainnya. Hak untuk berdakwah dan hak untuk menguji berbagai tempat di Indonesia. Beliau bukan penjahat, bukan teroris, bukan buronan negara. Beliau adalah tokoh agama yang dicintai sebagian masyarakat yang seharusnya mendapatkan jaminan keamanan bukan malah mendapatkan penolakan,” pungkasnya. (zac/rk)
