Tarakan- Sebagai salah satu anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara (KPw BI Kaltara) bersinergi dengan DPKP Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan framework 4K (Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan dan Komunikasi Efektif) khususnya di wilayah perbatasan dalam hal ini krayan.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, DPKP Kab Nunukan berperan dalam penyediaan bahan pangan dan subsidi harga pangan. Sementara itu, KPw BI Kaltara berkontibusi dalam penyediaan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) dalam hal mendukung Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan di wilayah perbatasan.
GPM ini dilaksanakan di depan Balai Pertemuan Umum (BPU) Krayan Barat dengan menjual bahan pangan antara lain minyak goreng, telur, tepung, kopi, teh, garam, bawang merah, bawang putih dan cabai. Kegiatan ini disambut antusias oleh warga setempat sehingga tidak butuh waktu lama, bahan pangan sebanyak 400kg tersebut ludes terjual.
Lainnya
Betty Marcelina Simatupang, warga asli krayan berusia 42 tahun ini mengapresiasi kegiatan pangan murah yang terlaksana,
“kami berterima kasih sekali ada gerakan pangan murah ini, kegiatan ini benar-benar membantu kami. Harganya juga lebih rendah dari harga pasaran di Krayan Barat”. ucapnya denganwajah penuh senyum.
Wiwin Indrayanti, Kabid DPKP Kab Nunukan menuturkan pihaknya sangat mengapresiasi berbagai dukungan Bank Indonesia dalam program pengendalian inflasi khususnya di wilayah Nunukan.
“Terutama fasilitas angkut yang diberikan BI, kami dari pemda sangat terbantu apalagi melihat kondisi wilayah kita yang terpisah sungai, laut dan gunung. Untuk memenuhi ketersediaan pangan tentunya tantangan sekali,” ujarnya.
Wiwin melanjutkan pihaknya berharap sinergi seperti ini dapat terus berjalan demi harga yang stabil di seluruh wilayah Kaltara.
Kegiatan pangan murah ini merupakan kegiatan yang sering dilakukan di seluruh wilayah Kalimantan Utara melalui sinergi TPID masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota untuk hal mendukung framework 4K pengendalian inflasi di daerah.(*)
