TARAKAN – Ketua Umum Shinta Widjaja Kamdani menegaskan DPP APINDO Kalimantan Utara memiliki peran strategis dalam mengawal masuknya investasi dan menciptakan lapangan kerja di tengah berkembangnya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di provinsi tersebut.
Hal itu disampaikan Shinta usai menghadiri pelantikan Ketua dan jajaran pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) APINDO Kalimantan Utara periode 2026–2031 yang berlangsung di Gedung Graha Angkasa, Terminal Klasik Bandara Juwata Tarakan, Kamis (16/7/2026).
Menanggapi pertanyaan mengenai penekanan dari DPN APINDO kepada DPP APINDO Kaltara, khususnya dengan adanya proyek strategis nasional seperti KIPI dan PLTA Kayan, Shinta mengatakan APINDO memiliki visi menciptakan iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan demi memperluas penciptaan lapangan kerja.
Lainnya
“Kalau berbicara penciptaan lapangan kerja, tentu tidak bisa hanya mengandalkan kondisi yang ada saat ini. Yang pertama, bagaimana kita mendorong hadirnya industri-industri baru,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai proyek investasi yang telah berjalan di Kalimantan Utara menjadi peluang besar untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Karena itu, APINDO di daerah diharapkan terus mengawal perkembangan investasi sekaligus membantu investor dalam menghadapi berbagai tantangan.
“Kita membantu investor yang sudah ada untuk terus berkembang sekaligus menghadapi tantangan, baik perizinan, regulasi, maupun persoalan lain yang dihadapi dunia usaha,” katanya.
Selain mendampingi investor yang telah beroperasi, APINDO juga akan berperan aktif menarik investor baru, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Peran APINDO adalah memfasilitasi investor yang ingin masuk. Ketika industri berkembang, maka penciptaan lapangan kerja akan semakin terbuka,” tambahnya.
Di sisi lain, Shinta menilai tantangan ekonomi yang sedang dihadapi saat ini juga perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih berpotensi memicu meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran.
Karena itu, APINDO akan terus mengawal terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan antara dunia usaha dan pekerja.
“Kita membutuhkan hubungan ketenagakerjaan yang benar-benar bersifat win-win, baik bagi pengusaha maupun pekerja. Kita juga membutuhkan masukan dari daerah agar regulasi yang ada mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan justru menghambat penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi, upskilling, dan reskilling agar tenaga kerja Indonesia mampu memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.
Selain fokus pada investasi dan ketenagakerjaan, APINDO juga akan memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui program UMKM Merdeka, APINDO membangun kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan UMKM.
Program tersebut bertujuan memperkuat ekosistem UMKM melalui peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar, termasuk membuka peluang produk-produk UMKM Kalimantan Utara menembus pasar internasional.
“Kami ingin produk-produk UMKM Kalimantan Utara tidak hanya dikenal di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Karena itu kami terus memberikan pelatihan, memperluas akses pasar, pembiayaan, serta meningkatkan kapasitas pelaku UMKM,” tuturnya.
Shinta menegaskan seluruh agenda tersebut hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, pekerja, hingga masyarakat.
“Kolaborasi menjadi kunci agar investasi terus tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan perekonomian Kalimantan Utara semakin berkembang,” pungkasnya.(*)
