Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
SPIP Pemprov Level II, Kapabilitas APIP Level III
Temui Gubernur, BPKP Kaltara Laporkan Hasil Pengawasan 2017
TANJUNG SELOR, rajawalikaltara.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menerima kunjungan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Kaltara Alexander Rubi Satyoadi bersama beberapa stafnya, Selasa (13/2).
Selain kunjungan silaturahmi, dalam pertemuan yang dilangsungkan di Ruang Rapat Gubernur Kaltara ini, ada beberapa hal yang disampaikan oleh pihak BPKP perwakilan Kaltara. Di antaranya, Alexander melaporkan kondisi dan perkembangan BPKP dalam setahun terakhir.
“Kami mau menyampaikan jika selama setahun kemarin kita belum terlalu efektif. Kami lebih banyak melakukan pembenahan-pembenahan. Salah satunya, kita sedang rehab kantor. Dan baru mulai 2018 ini, kita akan lebih efektif,” ujarnya.
Selain itu, BPKP juga melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan selama setahun belakangan. “Ada 4 fokus utama pengawasan yang kita laksanakan. Yaitu mengenai akuntabilitas keuangan dan pembangunan, fiskal daerah, pengawasan di bidang aset negara dan daerah, serta tata kelola pemerintahan di lingkup pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Kaltara,” kata Alexander.
Ada dua hal utama penilaian yang dilaporkan oleh BPKP. Pertama mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada 2017. Dari BPKP menyampaikan, bahwa SPIP untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pada 2017 sudah berada di level II. Ditargetkan penilaian SPIP pada 2018 ini sudah level III. “Level ini sudah cukup lumayan bagus. Selain Kaltara, ada Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Malinau yang sudah level II. Sementara kabupaten/kota lainnya di Kaltara masih level I. Seperti ditargetkan oleh BPKP, saya berharap pada tahun ini SPIP di seluruh jajaran pemerintah daerah di Kaltara bisa meningkat semua,” ungkap Gubernur menanggapi hasil penilaian yang disampaikan BPKP.
Yang kedua, disampaikan juga oleh BPKP tentang penilaian kapabilitas Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP). Berdasarkan data rincian APIP dengan Kapabilitas Level 3 dan dalam proses Quality Assurance Kapabilitas Level 3 yang dirilis Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, APIP Inspektorat Provinsi Kaltara berada di urutan 7 dari 10 APIP Provinsi se Indonesia yang capaian kapabilitas APIP-nya level 3. “Saya berterima kasih dan memberikan penghargaan atas kunjungan ini. Kami juga berharap kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BPKP akan terus terjalin,” ujar Irianto lagi.
Menurut Gubernur, berdasarkan pengalamannya bekerja di birokrasi pemerintahan. Baik saat menjadi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) hingga menjadi gubernur, banyak manfaat yang diperoleh dari kerja sama dengan BPKP. Utamanya untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, utamanya dalam hal pengelolaan keuangan. “Tadi ada tawaran kerja sama di bidang penerapan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) Perencanaan, dan sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa. Kami dari pemerintah daerah sangat mendukung. Nanti silakan ditindaklanjuti,” ungkapnya. Untuk diketahui, sejauh ini SIMDA Keuangan sudah berjalan di lingkungan Pemprov Kaltara. Jika diterapkan SIMDA Perencanaan, nantinya bisa langsung dikoneksikan dengan SIMDA Keuangan.
Gubernur juga berharap, selain pendampingan dalam hal pengelolaan keuangan, BPKP juga bisa berperan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dalam hal pengelolaan keuangan, maupun asset kepada jajaran pemerintah daerah. “Kalau perlu ada nota kerjasama atau MoU (Memorandum of Understanding) bisa kita lakukan,” tutup Gubernur.(humas)
