Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
JAKARTA, rajawalikaltara.com – Jika tak ada aral melintang, tahun ini 4 Toko Indonesia berbiaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Tugas Perbantuan (TP) akan dibangun di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Nilai total anggaran pembangunan 4 Toko Indonesia itu, sekitar Rp 24 miliar, atau sekitar Rp 6 miliar untuk tiap Toko Indonesia.
Lokasi pembangunan Toko Indonesia itu, berdasarkan informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop-UMKM) Provinsi Kaltara akan dibangun di 2 kabupaten. Yakni, Kabupaten Nunukan dan Malinau. Untuk Nunukan, lokasinya di wilayah Kecamatan Sebatik dan Lumbis Ogong berbentuk pasar dan pujasera. Sementara untuk Malinau, di wilayah Kecamatan Kayan Selatan serta Kecamatan Kayan Hilir berbentuk pasar. “Sebelumnya, Disperindagkop-UMKM Kaltara mengusulkan pembangunan Toko Indonesia ini ke Kementerian Perdagangan. Alhamdulillah, usulan kita disetujui Kementerian Perdagangan. Untuk lokasinya, ditentukan oleh kabupaten dan bergantung kepada kesiapan lahan dari calon lokasi yang dipertimbangkan. Jadi, tidak mutlak Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltara yang menentukan,” kata Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, Rabu (30/1).
Lokasi yang ditetapkan, utamanya soal kesiapan lahan menjadi perhatian pemerintah daerah setempat untuk mengonfirmasi status lahan dan legalitasnya. Di antaranya, dokumen sertifikat tanah. “Intinya, lahan dari lokasi yang diusulkan pemerintah daerah setempat harus clean dan clear,” ulas Gubernur.
Untuk pelaksanaan pembangunannya sendiri, alokasi bantuan pembangunan Toko Indonesia itu akan masuk ke daerah. Lalu, oleh instansi terkait di daerah, akan dilakukan pelelangan untuk menentukan pelaksana pembangunan konstruksinya. “Jadi, alokasi bantuan Toko Indonesia itu masuk ke APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) masing-masing daerah,” ungkap Irianto.
Selain APBN, Pemprov Kaltara juga menganggarkan pembangunan pasar melalui APBD Kaltara 2018. Nilainya sekitar Rp 13 miliar yang berlokasi di Desa Panca Agung, Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. “Melalui APBD, Pemprov juga melakukan kegiatan penyusunan AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) pembangunan pasar di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan dan Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Sementara perencanaannya sudah dilakukan tahun lalu. Setelah semua tuntas, baru kita alokasikan anggaran pembangunan fisiknya,” urai Gubernur. Guna diketahui, pada 2017 melalui APBD Kaltara sebesar Rp 5 miliar telah terbangun 1 unit Toko Indonesia di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Diinformasikan pula, Toko Indonesia ini telah beroperasi.(humas)
