Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
TARAKAN- Mendapat laporan dari Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan langsung menindaklanjuti terkait adanya 700 warga binaan yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK).
Disampaikan dalam prees rilisnya, Anggota Komisioner KPU kota Tarakan Divisi Perencanaan Program dan Data, Jumaidah mengatakan permalasahan telah diproses dengan berkordinasi kepada pihak lapas. Dari hasil itu, pihaknya mendapatkan data yang memiliki identitas E-KTP sebanyak 300 warga binaan.
“Kami sudah melakukan kordinasi dengan pihak yang membidangi di lapas yakni pak Baliono, memang 700 warga binaan tersebut tidak memiliki identitas NIK dari E-KTP,” ungkapnya.
Selain itu, saat berkordinasi dengan Discapil Tarakan, pihak capil juga belum bisa mengecek warga binaan di lapas. Lantaran tidak adanya identitas NIK untuk melakukan pengecekkan terhadap warga binaan yang berasal dari daerah mana.
“Yang tidak diketahui identitasnya memang kita tidak tahu dari mana asal daerahnya, walaupun warga binaan tersebut di tangkap di Tarakan. Kita juga masih menunggu hasil updatenya,” tuturnya.
“Jadi saat ini kita belum bisa tahu, sambil menunggu edaran tahu, siapa tahu ada edaran terbaru yang memungkinkan capil datang ke lapas untuk mendata ulang menggunakan alat perekem. Tapi tidak ada kita akan ikut aturan,” pungkasnya. (rk-3)
