Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
Rajawalikaltara.com, Tarakan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan akan menggelar Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 57 Karang Anyar. Keputusan ini diambil setelah adanya temuan oleh Bawaslu Tarakan tentang beberapa orang yang melakukan pencoblosan berulang kali. Ketua KPU Kota Tarakan, Nasrudin, mengungkapkan bahwa berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu, terdapat tiga TPS yang akan dilakukan PSU, yaitu TPS 57, 88, dan 02. Namun, setelah dilakukan kajian, hanya TPS 57 Karang Anyar yang memenuhi syarat untuk dilakukan PSU.
Menurut PKPU 25 pasal 80, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan PSU. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah pembukaan kotak suara yang tidak sesuai aturan dan pencoblosan yang dilakukan berulang kali oleh pemilih pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Terkait dengan PSU ini, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tarakan, Syamsi Sarman, menghimbau kepada KPU dan Bawaslu Tarakan untuk mengawal dengan ekstra ketat jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut.
Namun, Syamsi Sarman yang juga merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM Kaltara) mengaku tidak sependapat setuju dengan adanya PSU ini. Ia berpendapat bahwa dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Menurutnya, PSU dapat melahirkan kebobrokan moral dalam masyarakat. “Sebetulnya saya tidak sependapat dilakukannya PSU. Dari segi agama, dampak negatif atau mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Begitu juga dari segi sosial, PSU dapat memicu kebobrokan moral masyarakat yang cenderung menghalalkan segala cara. Yang punya modal besar mendapat kesempatan untuk memperbaiki posisinya dari tidak lolos bisa saja menjadi lolos,” katanya.
Selain itu, Syamsi juga menyampaikan bahwa mendapatkan suara di TPS tersebut sangatlah mudah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk politik uang. “Saat ini saja beredar isu serangan besar-besaran antara caleg yang ingin mengamankan posisinya dengan caleg lain yang ingin merebut peluang kursi. Terlebih ditengah minat warga yang mungkin sudah enggan untuk kembali ke TPS, maka politik transaksional akan menjadi resep mujarab. Alhasil pasca PSU sangat mungkin ada caleg yang merasa dirugikan karena posisinya berubah daripada sebelumnya” ungkapnya.
“Saya hanya berharap segala sesuatunya bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, berjalan dengan aman dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak,” harapnya.
