Rajawali Kaltara
Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat Kaltara.

Ini Sanksi Jika ASN Terlibat Politik Praktis

0 129

TARAKAN, rajawalikaltara.com – Khaeruddin Arief Hidayat akhirnya resmi menjabat Pelaksana tugas (Plt) Walikota Tarakan. Surat Keputusan (SK) Plt Walikota Tarakan sendiri, diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie di sela-sela acara Silaturahmi Gubernur Kaltara dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mayjen TNI (Purn) Soedarmo dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan di Ruang Serbaguna Pemkot Tarakan, Rabu (14/2).

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie menyampaikan tugas dan tanggung jawab sebagai Plt Walikota. Orang nomor satu di Kaltara ini berharap Arief Hidayat dapat memahami posisinya tersebut. “Ini kan agar tidak melanggar. Saya tegaskan tentang ruang lingkup posisi pelaksana tugas itu. Selama menjabat pelaksana tugas Walikota, penggunaan tanda jabatan adalah tanda jabatan Wakil Wali Kota dan tidak boleh melanggar hal itu,” kata Irianto dalam sambutannya, Rabu (14/2).

Tak hanya itu, Irianto juga menginstruksikan Plt Walikota untuk mengawasi kenetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Tarakan dalam Pilkada 2018. “Jika ASN ikut terlibat ini sanksinya jelas, mulai dari penurunan pangkat sampai pemberhentian dan dengan tidak hormat serta tidak dapat pensiun,” tegasnya dihadapan keempat pasangan calon (paslon) Walikota Tarakan.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mayjen TNI (Purn) Soedarmo berpesan agar Plt Walikota Tarakan dapat mengawasi pelaksanaan Pilkada Tarakan agar dapat berjalan lancar, aman dan sukses.

Salah satu catatan pentingnya adalah mengharapkan Plt Wali Kota Tarakan mengawasi ASN agar tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Jika ada yang terindikasi demikian, dapat diberikan sanksi tegas.

“Kembali saya tegaskan, sekecil apapun ketidaknetralan ASN harus diberikan sanksi,” ungkap pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan BIN Kaltim ini.(rk1)

Comments
Loading...