Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
Presiden Minta Percepatan Realisasi PLTA di Kaltara
Terima Instruksi dari Jokowi, Menteri PUPR Agendakan Pertemuan dengan Pemprov
BANDUNG, rajawalikaltara.com – Presiden Joko Widodo kembali menekankan agar percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kalimantan Utara (Kaltara) segera direalisasikan. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Presiden kala bertemu dengan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie di Bandung, Kamis (22/2).
Seperti yang biasa dilakukan Gubernur, tak sekedar hanya mengikuti agenda kegiatan inti, Irianto selalu mengambil kesempatan untuk memanfaatkan demi kepentingan kemajuan Kaltara.
Di sela-sela mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Bandung, kemarin misalnya. Kala bertemu langsung dengan Presiden, Gubernur berkesempatan melaporkan tentang progress program-program utama di Kaltara. “Ada beberapa hal saya sampaikan saat bertemu Bapak Presiden tadi. Antara lain masalah penerbitan Inpres (Instruksi Presiden) percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor yang kini draftnya sudah ada di Kemendagri. Kemudian juga saya laporkan progress pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan, Bulungan,” kata Gubernur usai bertemu Presiden.
Terkait perkembangan pembangunan PLTA Sungai Kayan, kata Gubernur, laporan yang disampaikan kepada Presiden terkait realisasi pembangunan bendungan saat ini masih terkendala penerbitan izin konstruksi yang kewenangannya ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Alhamdulillah, saat itu juga bapak Presiden langsung meresponsnya. Dengan memanggil Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, untuk segera menyelesaikannya. Alhasil atas instruksi Presiden itu, Menteri PUPR yang juga ada dalam diskusi itu, akan mengagendakan pertemuan dengan jajaran Pemprov Kaltara pada Kamis (1/3) pekan depan,” papar Irianto lagi.
PEMERINTAH DAERAH DIMINTA BERSINERGI
Sementara itu, dalam kegiatan Rakernas APPSI, disampaikan Gubernur, Presiden menginstruksikan agar jajaran pemerintah daerah saling mendukung dalam penguatan ekonomi nasional. “Menurut Presiden, salah satu upaya membangkitkan ekonomi nasional adalah dengan melihat peluang komoditas ekspor di masing-masing daerah,” ujar Irianto di Ballroom Trans Luxury Bandung.
Presiden, kata Irianto lagi, juga menekankan terkait perkembangan investasi di Indonesia. Disebutkannya, saat ini investor tengah antre untuk masuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun yang menjadi persoalan adalah regulasi yang menjadi faktor penghambat.
“Karena itu, Presiden meminta agar seluruh instansi baik di pusat maupun daerah untuk memangkas regulasi yang dianggap menjadi penghambat. Supaya dapat bergerak cepat menumbuhkan tren positif perekonomian kita,” jelasnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, Presiden menginstruksikan kepada para gubernur agar memberikan target kepada kepala dinas untuk memangkas birokrasi. Hal ini, kata Irianto sudah diterapkan oleh Presiden kepada jajaran kementerian. “Memangkas peraturan sebanyak-banyaknya, agar investor yang berniat masuk ke Indonesia tidak terhambat oleh sistem birokrasi,” sebut Irianto.
Selain itu, yang menjadi sorotan gubernur se-Indonesia adalah perihal kerja sama antar daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga perlu ada regulasi berupa Inpres untuk memudahkan kerjasama tersebut. “Jika melalui Inpres, pasti ada penugasan bagi kementerian terkait. Kalau ekonomi daerah kuat, maka ekonomi nasional kuat,” ujarnya.
Sebab kebijakan daerah juga menentukan kekuatan negeri ini. Karena itu, penguatan komitmen antar daerah menjadi landasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. “Misalnya, kebutuhan logistik harus saling bersinergi. Dan ini harus dilegitimasi oleh Presiden,” ujarnya. Sebab selain berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dampak lainnya adalah dapat pendapatan dan kesempatan kerja.
Sehingga kerjasama tersebut akan memberikan dampak saling menguntungkan bagi daerah dan nasional. “Makanya secara prinsip, kerjasama akan memberikan bonafide kedua belah pihak. Prinsipnya bagaimana kita melakukan kerjasama semakin baik,” kata Gubernur.
Untuk itu, melalui regulasi berupa Inpres tersebut diharapkan konektivitas antar daerah dalam pendistribusian bahan logistik, baik ekspor maupun impor bisa terealisasi. “Sehingga perdagangan tidak hanya berfokus pada barang primer, tetapi juga sekunder dan tersier,” tuntasnya.(humas)
