Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
TANJUNG SELOR – Asian Competitiveness Institute (ACI) menempatkan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada urutan ke-21 pada survei aspek daya saing daerah. Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, posisi ini bagi Kaltara masih dalam batas yang cukup wajar, mengingat Kaltara merupakan provinsi baru. Sehingga harus banyak belajar dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.
Penilaian itu, kata Irianto, diukur berdasarkan 4 lingkup, 12 sub lingkup dengan 105 indikator. Pada lingkup pertama, meliputi 18 indikator yang disurvei yakni stabilitas ekonomi. Irianto menyebutkan perekonomian Kalimantan Utara (Kaltara) pada triwulan IV 2018 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kaltara diperkirakan berada dalam kisaran 7,10 hingga 7,50 persen (YoY).
“Akselerasi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah diperkirakan akan tetap tinggi pada triwulan IV 2018. Beberapa proyek strategis baik dari pemerintah dan swasta seperti pembangunan PLTA Kayan Tahap I, RSUD Tipe B Tanjung Selor dan RS Pertamina serta jalan paralel perbatasan akan menopang pertumbuhan lapangan usaha konstruksi,” ungkap Irianto.
Lingkup kedua, lanjutnya, berkaitan dengan pemerintahan dan institusi publik yang terdiri dari 16 indikator. Salah satunya adalah kualitas demokrasi dan opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Irianto menyebutkan, belum lama ini, provinsi termuda di Indonesia ini mendapatkan penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, di mana Kaltara termasuk sebagai provinsi dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) kategori baik.
“Kaltara berada di posisi ketiga untuk capaian IDI 2017, dengan nilai 81,06. Naik 4,08 poin dari IDI 2016 (76,98). Posisi pertama ditempati DKI Jakarta, dengan 84,73; dan kedua, DI Yogyakarta dengan nilai IDI 2017 83,61. Provinsi lainnya dengan kategori baik adalah Kepulauan Bangka Belitung (80,11),” sebut Irianto.
Sementara untuk opini audit LKPD, provinsi yang akan berusia 6 tahun pada bulan April 2019 mendatang ini telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 4 kali berturut-turut. Gubernur mengungkapkan raihan opini WTP ini wajib disyukuri. Apalagi ini adalah opini WTP yang keempat kalinya secara berturut-turut sejak 2015 (LHP LKPD 2014).
“Hal ini membanggakan bagi kita semua khususnya pemerintah dan masyarakat Kaltara. Opini WTP merupakan opini terbaik yang diberikan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah. Namun berulang kali saya tekankan, utamanya kepada jajaran Pemprov Kaltara, opini WTP bukan tujuan atau prestasi. Opini WTP merupakan kewajiban seluruh kepala daerah dalam melaksanakan tata kelola keuangan yang taat azas, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan selalu berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.
Selanjutnya pada lingkup ketiga terdapat 26 indikator, salah satunya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kaltara. Berdasarkan rilis ketenagakerjaan, pada tahun ini, TPAK Kaltara 70,06 persen. Peningkatan itu disebabkan jumlah pekerja lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.
Sedangkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disita dari Bank Indonesia (BI) dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Kaltara pada Agustus 2018, peningkatan TPAK dikarenakan jumlah pekerja lebih besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terus mengalami penurunan dari 5,17 persen pada Februari 2017 menjadi 4,68 persen Februari 2018. Penurunan TPT dikarenakan angka pengangguran turun 2,99 persen, lebih banyak dibandingkan jumlah angkatan kerja. “Kondisi meningkat TPAK dan turunnya TPT menggambarkan saat ini perekonomian di Kaltara sudah membaik,” katanya.
Menurut struktur lapangan pekerjaan pada Februari 2018 masih didominasi tiga lapangan pekerjaan. Di antaranya pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 80,9 jiwa atau 24,42 persen. Sedangkan pada lapangan usaha yang mengalami peningkatan jumlah penduduk bekerja berasal dari sektor pertambangan dan penggalian. “Hal itu selaras dengan membaiknya harga batu bara dan minyak mentah di level internasional,” jelas Irianto.
Pada lingkup keempat, ialah kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur, di Kaltara konektifitas menjadi salah satu sarana penting guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hingga saat ini, pembangunan jalan di Kaltara terus digenjot agar seluruh jalan daratnya dapat terhubung. Misalnya, jalan di Long Bawan menuju Long Midang, yang saat ini telah beraspal mulus. “Konektivitas adalah kunci pertumbuhan ekonomi, karena kita adalah provinsi baru yang harus bergerak cepat,” pungkas Irianto.(humas)
