Kemendag RI Kerja Sama Dengan Deddy Sitorus Gelar Perundingan Perdagangan Lintas Batas Di Tarakan

RajawaliKaltara.com, Tarakan – Kementerian Perdagangan RI bekerjasama dengan anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevry Hanteru Sitorus menggelar sosialisasi Hasil Perundingan Perdagangan Lintas Batas Indonesia – Malaysia di Ballroom Hotel Duta Tarakan, Selasa (11/07/23).

Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan pelaku UMKM, Pengusaha, pedagang yang ada di Kota Tarakan, Sekjen Peraturan Perundang Undangan dan Informasi Kemendag RI, Ari Satria memaparkan hasil dari perundingan perdagangan lintas batas tersebut.

Menurut Ari, kegiatan ini digelar dalam rangka menyosialisasikan revisi merevisi perjanjian dagang lintas batas. Sebelumnya pemerintah RI – Malaysia dalam hal ini Presiden Jokowi dengan Perdana Mentri Malaysia Anwar Ibrahim beberapa waktu yang lalu.

Adapun hasil perundingan beberapa poin diantaranya, Dual list of goods akan digunakan dalam BTA guna mengakomodir perbedaan kebutuhan masyarakat perbatasan kedua negara dan untuk mempermudah pengawasan. List of goods – living documents.

“Selain itu, syarat dan ketentuan untuk setiap barang akan dibahas pada Committee on BTA. Mencakup perbatasan darat dan laut,” Ungkap nya.

Ada pula poin Entry/Exit Points merujuk pada Border Crossing Agreement (BCA). Sementara nominal transaksi adalah 600 RM per pemegang Kartu Identitas Lintas Batas (KILB) per bulan atau tidak ada perubahan dari BTA 1970.

Adapun ketentuan pelaku usaha dalam perundingan perbatasan adalah: hanya diperuntukan bagi penduduk di wilayah perbatasan, tidak dikenakan pajak, tidak dikenakan bea masuk, tidak dikenakan ketentuan ekspor impor, harus memiliki kartu identitas lintas batas.

“Dan hanya untuk barang – barang kebutuhan sehari – hari,” Tutur nya.

Diketahui, hasil perundingan perdagangan lintas batas ini dengan ketentuan antara lain.

Nilai maksimum transaksi pembelian RM. 600

Produk Indonesia yang boleh dijual ada 62 jenis meliputi produk pertanian dan produk lain kecuali mineral oil

Sementara produk Malaysia yang boleh diperjual belikan ada 30 poin meliputi barang – barang kebutuhan sehari-hari salah satu nya termasuk peralatan rumah tangga dan alat UMKM.

Sementara itu Anggota DPR RI, Deddy Sitorus meminta kepada Kementerian Perdagangan dalam hal ini Dirjen PPI agar sosialisasi ini tak sekedar seremonial belaka namun harus ada perkembangan yang dicapai terkhusus bagi masyarakat yang ada di wilayah Perbatasan.

Deddy juga mengungkapkan bahwa terkait persoalan perdagangan di wilayah Perbatasan . Menurutnya Jika pemerintah meresmikan ke 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tersebut maka seluruh akses masuk nya barang akan terkoordinir. Untuk itu pemerintah benar-benar diharapkan menjadikan pos-pos PLBN tersebut sebagai skala prioritas menjadi garda terdepan negara Republik Indonesia.

“Mengingat pos PLBN kita yang ada di Kalimantan Utara itu ada 4, Long Bawan, Long Midang, ada di labang serta sebatik saya kira dengan beroperasi itu semua nanti agar kedua negara bisa bekerjasama sehingga memberi ruang kegiatan pedagangan lintas batas,” tandasnya

Terlebih menurut Deddy, Tarakan merupakan kota transit yang ada di Kalimantan Utara sangat perlu sekali masyarakat mengetahui segala hal yang menjadi kesepakatan antara negara Indonesia dan Kerajaan Malaysia, tentu dengan apa yang di sepakati bersama perlu sama menghargai.

“Meskipun jauh dari sempurna tentu masih banyak kekurangan yang harus di perbaiki kedepan Tetapi setidak nya apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama kita hargai,” terang Deddy Sitorus saat memberikan sambutan dihadapan para tamu Melalui Daring/Online.

Tak lupa Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Dapil Kaltara tersebut berikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tarakan Selaku rekan kerja sehingga acara tersebut dapat Berjalan sukses dan lancar.

“Saya ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi kepada pemerintah kota Tarakan yang salama ini menjadi rekanan kerja komisi VI DPR RI di Tarakan sehingga seluruh kegiatan bisa berjalan dengan lancar, semoga kekompakan ini terus terjalin”, Tutup Deddy.