Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengikuti Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) secara virtual, Kamis (30/4) di gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara. Musrenbangnas ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam Musrenbangnas ini, diketahui bahwa tema pembangunan nasional tahun 2020 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, yang mana fokus pembangunannya terbagi empat yakni pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem jaring pengaman sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.
Dari empat fokus pembangunan tersebut kemudian dibagi ke dalam 7 prioritas nasional agenda pembangunan tahun 2021. Dan 4 (empat) diantaranya akan lebih digenjot yakni ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; SDM berkualitas dan berdaya saing; infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; dan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
“Agenda pembangunan tahun depan termasuk pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Dalam konteks ini kita sudah mengusulkan beberapa ruas jalan di Kaltara untuk dibangun pemerintah,” kata Gubernur.
Usulan tersebut antara lain kelanjutan pembangunan ruas jalan Malinau-Krayan. Gubernur berharap ruas jalan tersebut sudah tembus dan beraspal mulus paling cepat pada tahun 2022 dan paling lambat 2024 sesuai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Maruf Amin.
Gubernur juga mengusulkan jalan tembus dari Tanjung Selor ke lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. “Jalan akses di (KBM) Kota Baru Mandiri Tanjung Selor kita usulkan karena itu kewenangan APBN dan ada Inpres Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan KBM Tanjung Selor,” ujarnya.
Secara umum, kata Gubernur, kewajiban-kewajiban penanganan infrastruktur berskala APBN di Kaltara, semuanya telah diusulkan kepada pemerintah. Gubernur berharap pemerintah mendapatkan solusi terbaik untuk menutupi celah defisit anggaran negara tahun depan akibat pandemi Covid-19.
“Jikalau APBD defisit, itu akan sangat berpengaruh. Dana transfer, dana bagi hasil akan tertunda penyalurannya yang tentu akan mempengaruhi juga kapasitas fiskal APBD Kaltara. Apalagi kita kita provinsi baru dengan APBD yang relatif masih kecil,” ujarnya.
Dalam hal penyusunan anggaran 2021 kata Gubernur, Presiden mengarahkan agar fokus pada upaya pemulihan pandemi Covid-19. Efektifitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran harus tetap dijaga. “Dalam menghadapi pandemi ini, kita juga harus ada cadangan dana untuk berjaga-jaga. Kalau pandemi ini makin panjang, tentu akan banyak anggaran yang dikeluarkan oleh negara,”ujarnya.
Gubernur juga memastikan, Pemprov Kaltara berkomitmen penuh melaksanakan pemulihan atau recovery pada 2021 pada seluruh sektorterdampak pandemi. Mulai dari yang terdampak rendah hingga terdampak paling parah. “Kita akan berikan stimulus-stimulus ekonomi sesuai yang dianjurkan Bapak Presiden,” tutupnya.(humas)
