Rajawalikaltara.com dengan semangat baru, ingin menyajikan informasi-informasi lugas, terpercaya serta lebih akrab dengan masyarakat di wilayah Kaltara.
TARAKAN – Riuh penolakan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden turut diikuti elemen mahasiswa di Kota Tarakan.
Hal itu disampaikan pada kegiatan Bincang Demokrasi dengan tema “Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden yang digelar Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Tarakan di salah satu Hotel di Hotel Lotus Panaya, Selasa (29/3/2022).
Kegiatan ini menghadirkan 3 narasumber yaitu Ketua Bawaslu Tarakan Zufauzi Hasly, Ketua KPU Tarakan Nasruddin dan akademisi hukum dari Universitas Borneo Tarakan Yasser Arafat yang dihadiri unsur organisasi mahasiswa Cipayung Plus serta organisasi internal di perguruan tinggi se-kota Tarakan.
Ketua PC PMII Tarakan, Moh Nizam mengatakan, maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan polemik penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden baik secara konstitusi dan politik.
“Artinya kita menimbang dua sudut pandang, secara konstitusi dan sudut pandang secara politik,” Ungkapnya.
Nizam menilai, meski terdapat beragam pandangan berbeda – beda namun secara keseluruhan peserta mahasiswa sepakat menolak penundaan pemilu 2024.
“Persatuan mahasiswa masing-masing Cipayung memiliki pandangan berbeda tapi kita sepakat kita menolak penundaan. Kami berpandangan bahwa baiknya itu tidak dilaksanakan mengingat ada potensi konflik muncul di kalangan masyarakat jika ada penundaan pemilu,” Tuturnya.
Sementara itu, akademisi hukum Universitas Borneo Tarakan, Yasser Arafat mengatakan wacana Penundaan Pemilu di Indonesia bukan kali pertama terjadi.
Yasser bahkan menyebut jika hal tersebut dipaksakan bisa memicu gelombang penolakan yang besar secara nasional.
“Jika Penundaan Pemilu itu dilaksanakan dan para politisi ngotot melakukan amademen Undang – Undang Dasar demi meloloskan itu yang saya kawatirkan adalah gerakan masyarakat akar rumput menolak, takutnya ada terjadi kericuhan, keamanan negara tidak stabil,” Ujar Yasser.
“Belajar dari sejarah bangsa, jangan sampai demokrasi ini cidera, perlu ada kebijakan – kebijakan pejabat dan ketum Partai Politik agar bersikap bijak agar menghentikan kegiatan melakukan penundaan,” Imbuhnya.
Senada dengan Yasser, Ketua HMI Cabang Tarakan Dedy Syarkani berpendapat riuh dan gemuruh di republik sekarang ini, seolah tidak belajar dari kisah sejumlah sejarah pemimpin dunia yang berakhir tragis karena ingin langgeng dalam kekuasaan.
“Konstitusi memang bisa diubah, namun niat untuk mengubahnya lantaran syahwat kekuasaan yang hendak dipertahankan, pada gilirannya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup dan tiran absolut,” Ujar Dedy.
Menurutnya, keinginan untuk menunda pemilihan umum, apa pun motifnya, ujung-ujungnya adalah kediktatoran dan demokrasi hanya bisa tegak bila ada sirkulasi elite secara periodik.
“Kekuasaan yang tidak tunduk pada pembatasan yang rigid, pasti akan berahir secara mengenaskan. Pada saat masa kekuasaan diperpanjang, saat itu jugalah pintu menjadi tiran, sudah terbuka lebar,” Pungkas Dedy.
